Analisis Masalah Dalam Penetapan Formasi Kebutuhan Analis Kebijakan Jenjang Ahli Utama di Kementerian Agama dan Lembaga Administrasi Negara

Article Sidebar

pdf
Published: Dec 8, 2025
DOI: https://doi.org/10.32834/jsda.v7i2.971

Main Article Content

Porman Lumban Gaol
Politeknik STIA LAN Jakarta
Budi Fernando Tumanggor
Politeknik STIA LAN Jakarta
Asropi
Risky C. Ramadhani
Politeknik STIA LAN Jakarta

Abstract

Penelitian ini menyajikan analisis komprehensif mengenai dinamika, hambatan struktural, dan tantangan administratif dalam proses penetapan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) jenjang Ahli Utama di lingkungan Kementerian Agama dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Di tengah tuntutan adaptasi birokrasi menghadapi era Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA), keberadaan Analis Kebijakan Ahli Utama menjadi instrumen vital dalam formulasi kebijakan publik yang berkualitas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara desain regulasi ideal dengan implementasi operasional. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman, penelitian ini mengungkap bahwa mekanisme penetapan formasi terhambat oleh ketidaksiapan infrastruktur data kompetensi, lemahnya koordinasi lintas sektoral antara instansi pembina dan pengguna, serta ketiadaan perencanaan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang yang berbasis meritokrasi. Temuan spesifik menunjukkan disparitas distribusi Analis Kebijakan di Kementerian Agama yang terkonsentrasi di wilayah tertentu dan mengalami stagnasi karir akibat minimnya uji kompetensi, serta krisis data real-time di LAN yang menghambat validasi kebutuhan nasional. Studi ini merekomendasikan perlunya rekayasa ulang proses bisnis penetapan formasi melalui integrasi data digital, penguatan kolaborasi antar-lembaga, dan penerapan transparansi seleksi yang ketat guna menjamin ketersediaan talenta kebijakan yang kompeten.
Kata Kunci: Formasi Jabatan; Manajemen ASN, Reformasi Birokrasi.

Article Details

Issue
Vol. 7 No. 2 (2025)
Section
Articles

References

Chairah, A., Ariski, S., Nugroho, A., & Suhariyanto, A. (2020). Implementasi Sistem Merit pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 16(3), 383-400. https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.704

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.). Sage Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The Sage Handbook of Qualitative Research (5th ed.). Sage Publications.

Dwiyanto, A. (2015). Reformasi Birokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, A. (2022). Governance Reform and Civil Service Professionalism in Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik, 7(2), 101–119.

Gaol, P. L., & Faris, S. (2025). Pengaruh Program E-Learning (ELSA) Terhadap Pengembangan Kompetensi Pegawai PT Patra Jasa. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 9(1), 217-225.

Gaol, P. L. G. (2020). Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi dan Motivasi Terhadap Prestasi Kerja PT. Bank Mega, Tbk Cluster Bekasi. Jurnal Good Governance.

Irawati, E., & Mancer, A. N. (2018). Menyemai Agen Perubahan Kebijakan Publik. Jurnal Analisis Kebijakan, 1(1), 12–24.

Kurniawati, A., & Bratakusumah, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penyesuaian Jabatan di Kementerian Kesehatan. Res Publica: Journal of Social Policy Issues, 1(2), 48–62. https://doi.org/10.59689/rp.v1i2.74

Kusumasari, B. (2022). Agile Governance: Tantangan dan Peluang Birokrasi di Era VUCA. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 9(1), 1–15.

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation (4th ed.). Jossey-Bass.

Rakhmawanto, A. (2016). Analisis Model Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara. Civil Service: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, 10(1), 1–14.

Sefullah, A., Fahmal, A. M., & Said, M. F. (2020). Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Kalabbirang Law Journal, 2(1), 30-41. https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang28

Taufiq, M. (2020). Urgensi dan Strategi Pengembangan Kompetensi ASN di Era New Normal. Seminar Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Sage Publications

Yudi, K. (2019). Penyesuaian Jabatan (Inpassing) Dalam Jabatan Fungsional Untuk Mendukung Peningkatan Kompetensi PNS Kabupaten Natuna Tahun 2018. Jurnal Kewidyaiswaraan, 4(2), 159-165

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Analis Kebijakan.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

Dokumen

LAN RI. (2022). Laporan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Jakarta: LAN Press.