Jurnal Sumber Daya Aparatur

COVER

2025-12-05T17:25:07+07:00

COVER

DAFTAR ISI

2025-12-05T17:28:59+07:00

DAFTAR ISI

Analisis Kebutuhan Pada Jabatan Fungsional Penera Ahli Pertama Dalam Meningkatkan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kota Bogor

2025-12-06T16:31:50+07:00

Perekonomian Indonesia saat ini ditopang oleh UMKM sebesar 99% unit usaha di Indonesia, UMKM juga memberikan kontribusi PDB sebesar 60,5% serta menyerap tenaga kerja sebesar 96,9% dari jumlah keseluruhan penyerapan tenaga kerja nasional berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebagai upaya meningkatkan kualitas UMKM, perlu diperhatikan pula aspek tertib berniaga dan perlindungan konsumen agar sistem perekonomian tetap berjalan kondusif. Pihak yang berwenang dalam bidang tertib niaga dan perlindungan konsumen adalah Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan sebagai kepanjangan tangan Kementerian Perdagangan di daerah. Terdapat satu jabatan yang secara langsung memiliki tugas dan fungsi dalam menciptakan lingkungan yang tertib berniaga dan memberikan perlindungan konsumen yaitu Jabatan Fungsional (JF) Penera. JF Penera berrtugas di UPTD Metrologi Legal di seluruh kota/kabupaten. Fenomena yang terjadi pada UPTD Metrologi Legal Kota Bogor adalah kekosongan JF Peneran Ahli Pertama yang berakibat pada kurang maksimalnya kinerja organisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara sebagai metode pengambilan data kepada tiga orang Pejabat Fungsional Penera dan seorang Kasubbag Tata Usaha UPTD Metrologi Legal Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan JF Penera Ahli Pertama di UPTD Metrologi Legal Kota Bogor berpengaruh pada kinerja organisasi yang kurang maksimal. Rekomendasi yang disarankan adalah dengan merekrut JF Penera Ahli Pertama dengan perubahan mekanisme rekrutmen oleh instansi pusat.

Kata Kunci : Urgensi; Rekrutmen; Penera

Pengaruh Kinerja Petugas Layanan terhadap Kepuasan Layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang

2025-12-06T16:35:26+07:00

Pelayanan administrasi kependudukan adalah indikator utama kualitas birokrasi. Meskipun reformasi terus berjalan, keluhan terkait responsivitas dan kualitas layanan secara umum masih ditemukan di kantor pelayanan lokal, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja petugas layanan, yang diukur melalui produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas, terhadap kepuasan pelayanan publik. Pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dari 400 responden menggunakan teknik purposive sampling dan dianalisis dengan metode regresi linear sederhana melalui SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja petugas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelayanan, dibuktikan oleh nilai signifikansi sebesar 0,905 (> 0,05) dan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar $0,000$ . Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor di luar kinerja petugas, seperti sistem layanan digital, kecukupan fasilitas (tangibles), dan kejelasan prosedur, memiliki peran yang lebih dominan dalam membentuk kepuasan publik. Studi ini menekankan adanya diskoneksi krusial antara upaya manajemen SDM dengan hasil layanan secara keseluruhan, dan menyarankan pergeseran fokus pada reformasi sistemik dan infrastruktur.

Kata Kunci: Kinerja, Kepuasan Layanan, Pelayanan Publik, Disdukcapil

Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal

2025-12-06T16:42:08+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan disiplin PNS pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Disiplin pegawai merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kinerja organisasi publik, khususnya dalam instansi pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat disiplin PNS di dinas tersebut bervariasi, beberapa pegawai menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap peraturan, sedangkan sebagian lainnya masih melakukan pelanggaran, meskipun tergolong ringan. Faktor pendukung utama dalam implementasi kedisiplinan adalah komunikasi yang efektif, disposisi positif pegawai, dan keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Sebaliknya, faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, ketiadaan sistem penghargaan, serta kurangnya intensitas sosialisasi tentang aturan disiplin. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan peningkatan fasilitas kerja, pelaksanaan sosialisasi rutin mengenai peraturan, pemberian sanksi yang tegas, serta pembinaan disiplin yang berkelanjutan guna meningkatkan kedisiplinan pegawai.

Kata Kunci: Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Kabupaten Tegal

Pengaruh Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat

2025-12-06T16:51:44+07:00

Disiplin kerja merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mentaati peraturan dalam upaya pengendalian diri terhadap aturan organisasi untuk mencapai tujuan. Namun masih ditemukannya fenomena rendahnya disiplin kerja yang tercermin dari tingkat kehadiran, keterlambatan, serta ketidakpatuhan terhadap aturan jam kerja, yang menghambat tujuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat. Landasan teori mengacu pada konsep manajemen sumber daya manusia, disiplin kerja menurut Hasibuan yang mencakup kepatuhan, ketepatan waktu, tanggung jawab, keteraturan, dan motivasi kerja, serta kinerja pegawai menurut Kasmir yang diukur melalui kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan kemampuan bekerja sama. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan pengelompokan data menggunakan stratified random sampling kemudian dengan menyebar kuisioner kepada 217 PNS, serta uji hipotesis menggunakan uji parametrik dengan hasil uji regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh rendah tetapi signifikan dengan uji signifikansi terhadap kinerja pegawai, dengan nilai sebesar 8,7%. Serta memiliki nilai korelasi yang negatif menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah antara kedua variabel tersebut. Artinya, semakin tinggi disiplin kerja yang dimiliki pegawai, belum tentu diikuti dengan peningkatan kinerja, dan sebaliknya, jika disiplin menurun, kinerja tidak selalu ikut menurun. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa kinerja lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi kerja, kepuasan kerja, kepemimpinan, serta beban kerja. Penguatan disiplin kerja perlu menjadi prioritas manajerial melalui penerapan sistem absensi ketat, pengawasan berkelanjutan, serta pemberian sanksi dan penghargaan yang konsisten, guna menciptakan budaya kerja yang profesional, dan akuntabel.

Kata Kunci: Disiplin kerja; Kinerja Pegawai; Pegawai Negeri Sipil

Analisis Strategis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama

2025-12-06T17:09:27+07:00

Laporan penelitian ini menyajikan analisis komprehensif mengenai urgensi dan teknis penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) bagi Jabatan Fungsional (JF) Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) jenjang Ahli Pertama. Di tengah transformasi birokrasi Indonesia pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pergeseran paradigma dari administrasi kepegawaian menuju manajemen modal manusia (human capital management) menuntut presisi dalam pemetaan kompetensi. Penelitian ini, yang berfokus pada lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Lembaga Administrasi Negara (LAN), bertujuan untuk merumuskan arsitektur kompetensi yang presisi guna menutup kesenjangan antara tuntutan regulasi dan realitas kapabilitas aparatur. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang mengintegrasikan telaah dokumen regulasi, observasi partisipatif, dan analisis kesenjangan (gap analysis), penelitian ini mengidentifikasi struktur kompetensi yang mencakup 8 kompetensi manajerial, 1 (satu) kompetensi sosial kultural, dan serangkaian kompetensi teknis spesifik (generik dan spesifik) yang mengacu pada kamus kompetensi bidang pelatihan. Hasil penelitian menegaskan bahwa untuk jenjang Ahli Pertama, dominasi level kompetensi yang dipersyaratkan adalah Level 2 (mampu menerapkan), yang mencerminkan peran operasional namun analitis. Laporan ini juga menguraikan strategi mitigasi kesenjangan kompetensi melalui instrumen Manajemen Talenta (9-Box Grid) dan Training Need Analysis (TNA) yang komprehensif. Implikasi dari penelitian ini memberikan peta jalan strategis bagi instansi pembina untuk segera mengkodifikasi standar ini secara nasional guna menjamin objektivitas sistem merit.

Kata Kunci: Standar Kompetensi Jabatan; Analis Pengembangan Kompetensi; Manajemen ASN; Training Need Analysis.

Analisis Masalah Dalam Penetapan Formasi Kebutuhan Analis Kebijakan Jenjang Ahli Utama di Kementerian Agama dan Lembaga Administrasi Negara

2025-12-06T17:15:05+07:00

Penelitian ini menyajikan analisis komprehensif mengenai dinamika, hambatan struktural, dan tantangan administratif dalam proses penetapan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) jenjang Ahli Utama di lingkungan Kementerian Agama dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Di tengah tuntutan adaptasi birokrasi menghadapi era Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA), keberadaan Analis Kebijakan Ahli Utama menjadi instrumen vital dalam formulasi kebijakan publik yang berkualitas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara desain regulasi ideal dengan implementasi operasional. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman, penelitian ini mengungkap bahwa mekanisme penetapan formasi terhambat oleh ketidaksiapan infrastruktur data kompetensi, lemahnya koordinasi lintas sektoral antara instansi pembina dan pengguna, serta ketiadaan perencanaan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang yang berbasis meritokrasi. Temuan spesifik menunjukkan disparitas distribusi Analis Kebijakan di Kementerian Agama yang terkonsentrasi di wilayah tertentu dan mengalami stagnasi karir akibat minimnya uji kompetensi, serta krisis data real-time di LAN yang menghambat validasi kebutuhan nasional. Studi ini merekomendasikan perlunya rekayasa ulang proses bisnis penetapan formasi melalui integrasi data digital, penguatan kolaborasi antar-lembaga, dan penerapan transparansi seleksi yang ketat guna menjamin ketersediaan talenta kebijakan yang kompeten.

Kata Kunci: Formasi Jabatan; Manajemen ASN, Reformasi Birokrasi.

Implementasi e-Government dalam Pelayanan Publik di Unit Layanan Administrasi pada Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri

2025-12-06T17:19:43+07:00

Penelitian ini menganalisis implementasi e-Government dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Unit Layanan Administrasi (ULA) Biro Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Kementerian Dalam Negeri. Penelitian berfokus pada inovasi layanan digital yang mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), tingkat kematangan implementasi, hambatan, serta rekomendasi kebijakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi, analisis kebijakan, dan kajian literatur empiris. Hasil menunjukkan bahwa unit layanan telah menerapkan sejumlah inovasi seperti Sistem Layanan Administrasi Elektronik (SLAE), tanda tangan elektronik, digitalisasi arsip, dan chatbot internal. Meski demikian, integrasi antar-sistem, kapasitas SDM, dan standardisasi layanan digital masih perlu ditingkatkan agar transformasi digital menghasilkan efektivitas layanan yang menyeluruh.

Kata Kunci: e-Government; Pelayanan Publik; SPBE; Inovasi Pelayanan; Kemendagri