Pengelolaan Aset Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Depok

Feijar Feijar; Budi  Priyono

Authors

Feijar Feijar Politeknik STIA LAN Jakarta
Budi Priyono Politeknik STIA LAN Jakarta

Abstract

Pengelolaan aset daerah yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan daerah. Sebaliknya dengan aset daerah yang tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal, maka akan memboroskan keuangan daerah, yaitu sering ditemukannya masalah pemeliharaan aset daerah yang tidak sebanding dengan keuntungan atau manfaat yang dapat dihasilkan dari keberadaan aset daerah tersebut. Penelitian ini mengguanan metode kualitatif deskriftif, dan bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Aset Daerah berupa Tanah dan Bangunan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kebijakan Pemerintah Kota Depok yang ditetapkan, sudah sesuai dengan melihat kondisi pengelolaan aset daerah saat ini. Tetapi, pada Penggunaan aset Pemerintah Kota Depok oleh masyarakat masih kurangnya tindakan-tindakan yang tegas terhadap masyarakat yang tidak patuh dalam penggunaan aset daerah, dan pada Pengelolaan Aset Daerah terkait Pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Depok yang diperoleh dari Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utility (PSU) perumahan akan dilaksanakannya cheking on the spot terhadap seluruh aset daerah berupa tanah dan bangunan secara berkelanjutan dan adanya komitmen, sinergitas dan dukungan serta menjaga hubungan dengan seluruh steakholder internal dan eksternal, sehingga terwujud pengelolaan aset yang tertib sesuai peraturan yang berlaku, agar terciptanya potensi Pemanfatan berupa Sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Depok yang optimal sebagai Pendapatan Asli Daerah. Pemanfatan pada bentuk Sewa aset daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah agar dimanfaatkan secara optimal dengan menganut prinsip komersial. Kata kunci: Pengelolaan; Aset Daerah; Pendapatan Asli Daerah

References

A. Gima Sugiama. 2013. Manajemen Aset Pariwisata. Bandung: Guardaya Intimata.

Aira, Aras. (2015). Peranan Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah. Jurnal Kutub khanah.

Andrianto, N., Sudjali, I. P., & Karunia, R. L. (2021). Assessing the development of performance audit methodology in the supreme audit institution: The case of Indonesia. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 7(1), 19–37. (Andrianto)

Basuki. 2000. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Karya Tulis Widyaiswara Pundiklat Pegawai BPK.

Chabib Soleh, Heru Rochmansjah.2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung : Fokusmedia.

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah.2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Fokus Media : Bandung

Conway, F., Kaganova, O., & McKellar, J. (2006). A “Composite Image” of Central Government Asset Management Reforms. Managing government property assets: International experiences.

Dwi Martani, dkk. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salema Empat.

Government of Australia, Department of Treasury and Finance. Asset Management Series Part 2. 2000. Victoria State Government

Haryono, A. (2007). Modul Prinsip dan Teknik Manajemen Kekayaan Negara. Tangerang: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusdiklat Keuangan Umum.

Hidayat. 2014. Manajemen Aset (Privat dan Publik). Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Hikmawati, Putri. 2012. Sinkronisasi Dan hemonisasi Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Studi Di Provinsi Bali.

Husaini.Usman. 2008. Manajemen. (Jakarta: Bumi Putra).

Karunia, R. L., Darmawansyah, D., Dewi, K. S., & Prasetyo, J. H. (2023). The importance of good governance in the government organization. HighTech and Innovation Journal, 4(1), 75-89. https://doi.org/10.28991/HIJ-2023-04-01-06

Usman, Husaini. 2008. Manajemen Teori, Praktis, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: (Edisi Kedua). UPP STIM YKPN.

Mahmudi, 2010, Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta: Erlangga.

Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.

Mu’am, A., Nurdin, N., Sudrajat, A., & Karunia, R. L. (2023). The Influence of Original Revenue and Transfer Revenue on Capital Expenditure in South Tangerang City. JTAM (Jurnal Teori Dan Aplikasi Matematika), 7(1), 58. https://doi.org/10.31764/jtam.v7i1.10229

Ricky Griffin, W, dan Ronald J Ebert. 2002. Management, Erlangga, Jakarta.

Rizki, M., & Sri, T. (2020). The Impact of Regional Regulation Changes on Traditional Markets in the Capital City of Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13(4), 1259–1272.

Robbins, Stephen & Coulter, Mary, 2002, Managemen, Jakarta: Gramedia.

Salim Y Salim P, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, edisi pert (Jakarta: Modern English Press, 1991).

Siregar, Doli D. 2004. Manajemen Aset. Jakarta: Gramedia.

Siti Kurnia Rahayu, 2017, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains.

Slamet soelarno, 1999. Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Jakarta STIA LAN Prees.

Slamet soelarno, 2001. Administrasi Pendapatan Daerah. Seri Pengetahuan Pendapatan Daerah. Jakarta STIA LAN Prees.

Sugiama, Gima, 2013 Manajemen Aset Paiwisata Bandung:Guardaya Intimarta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suwarno, Y., & Wati, N. K. (2020). E-Government Institutional Capacity in Provincial Governments of West-Java and East-Java. Jurnal Studi Pemerintahan, 11(2). https://doi.org/10.18196/jgp.112117

A. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Pemukiman di Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 725).

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3).

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Pemukiman Oleh Pengembang Di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 7).