Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship

Cover dan Daftar Isi

JBEST — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Cover dan Daftar Isi

Perlindungan Dana Simpanan Nasabah Bank Digital

Budi Priyono — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Pertumbuhan bank digital dapat memicu perubahan dalam struktur industri keuangan yang ada. Dengan potensi mengurangi peran lembaga keuangan tradisional, bank digital dapat membawa inovasi dan efisiensi yang lebih besar dalam layanan keuangan, namun juga memunculkan risiko terkait stabilitas sistem keuangan sehingga perlunya adanya pengawasan yang ketat terhadap bunga simpanan bank digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan dana simpanan nasabah bank. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka dengan menggunakan data sekunder dari literasi yang terpercaya. Hasil penelitian menunjukan belum adanya UU maupun peraturan yang membahas secara spesifik mengenai bank digital, pengaturan oleh OJK yang ada tidaklah memadai sebagai landasan hukum maupun kerja dari penyelenggaraan sistem bank digital. Ditambah lagi tingkat suku bunga simpanan yang relatif tinggi ditawarkan oleh bank digital untuk nasabah berarti memiliki resiko yang tinggi juga dan membuat persaingan semakin kentara. Meskipun bank digital menjadi peserta penjaminan LPS, tingginya bunga deposito yang ditawarkan bank digital melampaui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang ditetapkan LPS. Hal ini berarti saat bank digital yang terdaftar di LPS akan dilikuidasi, maka nasabah tidak dapat melakukan klaim terhadap uang simpanan yang berada di bank digital. Perlunya kolaborasi antar regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan) dalam membuat kebijakan khusus mengenai penjaminan tingkat suku bank digital karena sistem yang berbeda dengan bank konvensional maupun lembaga keuangan lainya.

Kata Kunci: Bank Digital, Dana Simpanan, Perlindungan Nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan

Keseimbangan Eksplorasi dan Eksploitasi dalam Transformasi Digital: Strategi, Tantangan, dan Dampaknya pada Adaptasi Bisnis Global

Muhammad Rizki — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Di era disrupsi digital yang semakin intensif, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengadopsi teknologi baru, tetapi juga mampu menyeimbangkan antara eksplorasi inovasi digital dan eksploitasi strategi yang telah terbukti berhasil. Ketidakmampuan dalam mengelola keseimbangan ini menjadi salah satu penyebab utama kegagalan inisiatif transformasi digital di tingkat global. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana perusahaan menyeimbangkan eksplorasi strategi digital baru dan eksploitasi strategi yang sudah ada, serta dampaknya terhadap kemampuan adaptasi di pasar global yang dinamis. Penelitian menggunakan pendekatan systematic literature review terhadap 20 artikel ilmiah terindeks Scopus yang diterbitkan pada periode 2020–2024. Seleksi literatur dilakukan melalui aplikasi Publish or Perish dengan menggunakan kata kunci "Strategic Business", "Artificial Intelligence", dan "Internet of Things". Sintesis dilakukan secara naratif dan tematis berdasarkan tiga dimensi utama: strategi, tantangan, dan dampak transformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi yang diwujudkan melalui ambidekstrilitas organisasi, berkontribusi positif terhadap kemampuan adaptasi, inovasi, dan daya saing perusahaan. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan blockchain terbukti berperan strategis dalam mendukung transformasi tersebut. Namun demikian, tantangan berupa defisit keterampilan digital, resistensi terhadap perubahan, serta keterbatasan sumber daya, khususnya di negara berkembang, masih menjadi hambatan signifikan. Studi kasus pada BRI, Telkom Indonesia, dan Gojek memperkuat argumen bahwa kepemimpinan adaptif dan budaya organisasi yang inovatif menjadi prasyarat keberhasilan. Temuan ini menggarisbawahi perlunya perusahaan membangun strategi transformasi digital yang holistik, berinvestasi pada pengembangan kapasitas SDM digital, dan memperkuat kolaborasi dalam ekosistem bisnis. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengkaji dinamika eksplorasi–eksploitasi di berbagai sektor industri dan konteks geografis yang lebih beragam.

Kata Kunci: transformasi digital, inovasi teknologi, strategi bisnis, eksplorasi, eksploitasi, adaptasi bisnis global

Analisis Strategi Bisnis Zenius Pasca Penutupan Sementara melalui TOWS dan IE Matrix

Pramesti Wulandari, Keisha Dinya Solihati — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemulihan bisnis PT Zenius Education setelah penutupan sementara operasional pada awal tahun 2024. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, berdasarkan data sekunder seperti artikel berita, laporan industri, dan publikasi resmi perusahaan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka SWOT, TOWS, dan IE Matrix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zenius memiliki kekuatan internal yang solid, seperti brand awareness yang tinggi dan platform teknologi yang matang, namun juga menghadapi kelemahan signifikan, seperti tingginya biaya operasional dan strategi monetisasi yang belum optimal. Peluang dari pertumbuhan industri edtech dan potensi kolaborasi B2B dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi pasar. Berdasarkan IE Matrix, Zenius berada pada Kuadran V yang menunjukkan strategi “Hold and Maintain”. Oleh karena itu, strategi yang disarankan adalah memanfaatkan kekuatan yang ada, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengembangkan layanan baru secara selektif untuk mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Kata Kunci: Edtech, IE Matrix, Strategi Pemulihan, TOWS Matrix, Zenius.

Determinasi Kegagalan Penyaluran Insentif pada Program Kartu Prakerja: Peran Jumlah Penerima Program dan Insentif

Novia Rahma Nuzula, Heny Handayani — Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0700

Program Kartu Prakerja merupakan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus memberikan bantuan insentif kepada masyarakat. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala berupa kegagalan pembayaran insentif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penerima program dan penerima insentif terhadap kegagalan pembayaran insentif pada Program Kartu Prakerja di Indonesia periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penerima program dan penerima insentif berpengaruh signifikan terhadap kegagalan pembayaran insentif. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah penerima, maka potensi kegagalan pembayaran juga meningkat akibat kompleksitas sistem dan administrasi. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas sistem penyaluran insentif.

Kata kunci: Kartu Prakerja, kegagalan pembayaran, kebijakan publik, insentif

Transformasi Green Building dalam Manajemen Aset Publik: Tantangan dan Strategi Implementasi dalam Reformasi Birokrasi Indonesia

Al Zuhruf, Hamka, Hamidah Rosidanti — Thu, 07 May 2026 00:00:00 +0700

Artikel ini mengkaji transformasi green building dalam konteks manajemen aset publik dan reformasi birokrasi di Indonesia. Sektor bangunan menyumbang 23% konsumsi energi nasional pada 2021 dan diproyeksikan meningkat hingga 40% pada 2030, namun dari total 110 gedung bersertifikat Greenship secara nasional per 2025, hanya segelintir yang merupakan gedung pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus, dilaksanakan di Daerah Khusus Jakarta dan Kabupaten Bogor pada periode April–Agustus 2025, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumen, dan diskusi kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi green building di sektor publik bukan terletak pada aspek teknologi, melainkan pada empat persoalan struktural: regulasi yang masih bersifat sukarela bagi pemerintah daerah, fragmentasi tata kelola akibat desentralisasi, rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam manajemen bangunan hijau, serta absennya skema pembiayaan nasional untuk renovasi gedung pemerintah berkonsep hijau. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi gedung-gedung pemerintah menuju standar hijau merupakan bagian integral dari akuntabilitas fiskal, pencapaian komitmen NDC 2030, dan agenda reformasi birokrasi nasional. Akselerasi implementasinya membutuhkan penguatan regulasi dari sukarela menjadi wajib, integrasi standar green building dalam siklus perencanaan anggaran negara, desain insentif fiskal nasional yang komprehensif, penguatan kapasitas birokrasi, serta pembentukan tata kelola multi-level yang efektif.

Kata Kunci: green building, manajemen aset publik, reformasi birokrasi, tata kelola lingkungan, bangunan gedung hijau

Penafsiran Konstitusi Terhadap Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Melaksanakan Hak Menguasai Negara: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi

Irwinda Vanya — Tue, 19 May 2026 00:00:00 +0700

Dalam perspektif ilmu hukum, keberadaaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selama lebih dari dua dekade terakhir, kerap terjadi perbedaan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat mengenai implementasi Pasal tersebut, khususnya mengenai peran BUMN dalam pengelolaan sumber daya alam serta cabang-cabang produksi menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara. Hal ini apabila tidak dijembatani dengan baik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini dilaksanakan dengan perspektif hukum tata negara dan bertujuan untuk memberikan analisa deskriptif yuridis mengenai makna penguasan negara pada Pasal 33 UUD 1945 dalam kaitannya dengan peran BUMN dalam mengelola sumber daya alam serta cabang-cabang produksi menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara. Hasil penelitian menunjukkan, UUD 1945 tidak menolak ide pelibatan swasta dalam mengelola sumber daya alam serta cabang-cabang produksi menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara namun demikian BUMN tetap perlu menjadi entitas yang diutamakan.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bisnis Sektor Publik, Konstitusi Ekonomi