INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DI DPM PTSP KOTA BANDUNG
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi pelayanan berbasis elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tipologi inovasi, pelayanan publik, dan e-government. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian bertempat di DPM-PTSP Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tipologi inovasi dari Muluk, pelayanan perizinan di DPM-PTSP Kota Bandung menunjukkan adanya inovasi pelayanan publik. Dari sisi inovasi produk, pengantaran dokumen sampai ke pemohon merupakan hal baru dan tidak ada dalam prosedur lama. Inovasi proses mengedepankan proses yang minim penggunaan kertas, terintegrasi, dan serba daring. Inovasi metode pelayanan dilihat dari pelayanan berbasis web dan aplikasi gawai yang dapat diakses dengan mudah. Inovasi strategi kebijakan ditunjukkan dengan adanya deregulasi sebagai jaminan perlindungan hukum. Inovasi sistem ditunjukkan dengan adanya penataan ulang dan pemakaian sistem elektronik mmbuat aspek tugas dan tanggung jawab menjadi lebih jelas. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi lesson learned bagi pemerintah daerah lain dalam implementasi SPBE sehingga dapat meningkatkan kualitas implementasi SPBE di pemerintah daerahnya masing-masing.Kata Kunci: inovasi, pelayanan publik, pelayanan perizinan elektronikReferences
Bhagavan, M.R dan Virgin, I (2004). Generic Aspects of Institutional Capacity Development in Developing Countries. Stockholm: Stockholm Environment Institute.
Chalid, Pheni. (2005). Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan. Jakarta: Kemitraan Partnership.
Cheema, G.S. (1980a). Introduction in G.S. Cheema (ed). Institutional Dimensions of Regional Development. Hong Kong: United Nations Center for Regional Development.
Halvorsen, Thomas, et al. (2005). On the Differences between Public and Private Sector Innovations. Publin Report. Oslo.
Hilderbrand, M.E. and Grindle, MS. (1997). Building Sustainable Capacity In The Public Sector: What Can Be Done? In M.S. Grindle (ed), Getting Good Government: Capacity Building In The Public Sectors Of Developing Countries. Harvard University Press. Harvard:30-61.
HukumOnline (2015). PTSP Berikan Kepastian Tenggat Waktu Perizinan. (diakses pada 2 April 2020) (https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d7018788f0f/ptsp-berikan-kepastian-tenggat-waktu-perizinan/)
Indrajit, Richardus Eko (2004). Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Offset.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
Mulgan and Albury, David. (2003). Innovation in the Public Sector. Discussion paper. The Mall. London
Mouw, Erland (2013). Kualitas Pelayanan Publik di Daerah. Jurnal. UNIERA. Vol. 2. No. 2.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Menteri Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
Schware, Robert and Deane, Arsla (2003) Deploying E-Government Programs: The Strategic Importance of “I†befor “Eâ€. Info. Vol. 5. No. 4. Pp. 10-19. Available in (https://pdfs.semanticscholar.org/4f09/47df4b6df5fe43abe28c7580fe9bb563c73f.pdf)
Simbolon, Corry Margaretha. (2012). Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi (Studi Deskriptif tentang Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi Berdasar Standar Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Skripsi. Universitas Airlangga.
Steer, Liesbet. (2006). Business Licensing and One Stop Shops in Indonesia. Publikasi. The Asia Foundation.
Suwarno, Yogi. (2005). The Emergence of Public Participation in Contemporary Indonesia; Co-production Role of Neighborhood Association in Delivering Public Services. Master Thesis. GSPA-ICU. Tokyo.
Suwarno, Yogi. (2016). Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA LAN.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
UNDP (1997). Capacity Development. New York:United Nations Development Programmes.
United Nations (2018) E-Government Survey 2018: E-Government for the Future We Want. Available in (https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
JBEST is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
