Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang Rawan Digugat

Abstract

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik. Sedangkan sebagai Pelaksana pelayanan publik   Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana dalam bertugas  atau  dalam hukum administrasi negara juga disebut sebagai perbuatan pemerintah dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.  Apabila dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menimbulkan , maka    UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan peluang kepada masyarakat baik perorangan atau badan hukum perdata untuk mengugat ke Pengadilan.Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Pelayanan Publik,  Pejabat Tata Usaha Negara