Main Article Content
Abstract
Article Details
References
- Agustino, Leo. (2006) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, AG. (2011) Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Pengantar Kebijakan Publik. Malang: UMM Press.
- Edward III, George C, 1980, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London England.
- Thomas R Dye, 1976. Understanding public Policy, 7th Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Daerah Provinsi DkI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
References
Agustino, Leo. (2006) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Subarsono, AG. (2011) Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Dunn, William. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Pengantar Kebijakan Publik. Malang: UMM Press.
Edward III, George C, 1980, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London England.
Thomas R Dye, 1976. Understanding public Policy, 7th Edition. New Jersey: Prentice Hall.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Daerah Provinsi DkI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
