MENINGKATKAN KETERBUKAAN PUBLIK: STRATEGI HUMAS PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PORTAL WEBSITE PPID KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Published Aug 1, 2024
Download
pdf
Statistic
Vol 6, No 1 (2024): Maret

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Prita Rara Ulumiyah Rara Ulumiyah
Politeknik STIA LAN Jakarta
Rindri Andewi Gati
Politeknik STIA LAN Jakarta

Abstract

Keterbukaan Informasi Publik memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan tata kelola negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat sebagai pengguna informasi untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi dan tantangan yang dihadapi oleh PPID KemenPAN-RB dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh PPID KemenPAN-RB dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik meliputi pengoptimalan pengelolaan website dan media, serta inovasi dalam pelayanan publik, khususnya informasi publik. Tantangan internal yang ditemukan meliputi keterbatasan jumlah aparatur dan minimnya pengetahuan aparatur mengenai keterbukaan informasi, sedangkan tantangan eksternal meliputi perubahan tren yang dinamis yang menuntut PPID untuk cepat beradaptasi.
Kata Kunci: Keterbukaan Informasi; Pelayanan Informasi; Informasi Publik; Humas Pemerintah; PPID; Website.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

References

  1. Pustaka berupa Buku
  2. Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. ( 2006). Effective Public Relations Edisi Ke-Delapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
  3. Effendy, O. U. (2009). Human Relation & Public Relation. Bandung: Mandar Maju.
  4. Jeffkins, F., & Daniel, Y. (2003). Public Relations. Jakarta: Erlangga.
  5. Kriyantono, R. (2022). Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
  6. Kusumastuti, F. (2004). Dasar Dasar Humas. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
  7. LBH Masyarakat, Yayasan TIFA. (2010). Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Pelitaraya Selaras.
  8. Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
  9. Nurjaman, K., & Umam, K. (2012). Komunikasi & Public Relations. In Komunikasi & Public Relations (p. 108). Bandung: CV Pustaka Setia
  10. Pustaka berupa Jurnal Ilmiah
  11. Agustina, F. M., & Supranata, I. T. (2020). Implementasi Komunikasi Di Era Keterbukaan Informasi Pada PPID Pusat Kementrian Perindustrian Ri Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Pantarei, 4(01).
  12. Erlistyarini, Y. (2018). Pr Online: Studi Tentang Strategi Public Relations Pada Kegiatan Media Online Di Pemerintah Kabupaten Tabalong. Jurnal Universitas Airlangga.
  13. Harinawati, A. A., Puspasari, C., & Sari, W. (2019). Good Governance of Public Relation Government Strategy in Lhokseumawe City Through the Website Www. Lhokseumawekota. go. id. International Journal of Engineering and Technology.
  14. Kartika, S., Abdi, A., & Nasrulhaq , N. (2023). Strategi Kehumasan Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 9(1), 72-85.
  15. Lani, O. P., & Handayani, B. (2021). Peranan Humas Pemerintahan (Government Public Relations) dalam Menciptakan Reputasi Pemerintahan yang Baik. LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(2), 130-140.
  16. Nurhadi, Z. F., Mujianto, H., & Ramadhantie, A. (2020). Strategi Humasonlinedalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Disdukcapil Kabupaten Garut). PRecious: Public Relations Journal, 1(1), 26-41.
  17. Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (antara Das Sein dan Das Sollen). Perspektif, 17 (1), 54.
  18. Rezon, A., Vidyarini, T. N., & Monica, V. (2020). Implementasi Fungsi Pokok Public Relations dalam Website Kementerian Republik Indonesia. Jurnal e-Komunikasi, 8(1).
  19. Ricky, R., & Rahimallah, M. T. (2022). Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi dan Akselerasi Good Governance. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12(2), 62-75.
  20. Usman. (2017). Peran Humas Setda Kabupaten Pelalawan Dalam Membentuk Citra Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Universitas Islam Riau.
  21. Peraturan
  22. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.220 Tahun 2012 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
  26. Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta