IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA SATKER KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2022

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Jordhi Mirza Rozaki
Bambang Suhartono

Abstract

Tujuan penulisan ini menganalisis implementasi kebijakan penilaian pelaksanaan anggaran pada satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2022 yang dapat digunakan sebagai acuan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksananaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga (IKPA). Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan penilaian pelaksanaan anggaran menggunakan beberapa metode dan tahapan-tahapan yaitu, studi pustaka atau studi literatur, wawancara, dan observasi, sehingga menghasilkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien serta taat terhadap regulasi. Selanjutnya pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien serta taat terhadap regulasi diturunkan menjadi kerangka tata kelola pelaksanaan anggaran. Tahap selanjutnya merancang rubrik penilaian yang digunakan pada kerangka tata kelola pelaksanaan anggaran berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Van Horn, hingga melakukan pengujian penilaian tata kelola pelaksanaan anggaran ini. Dari hasil kajian yang telah dilakukan kerangka tata kelola pelaksanaan anggaran dapat menjadi rujukan nasional bagi kementerian/Lembaga serta pemerintahan daerah untuk penilaian pelaksanaan anggaran agar tujuan Perdirjen 5/PB/2022 dapat tercapai, selain itu kerangka tata kelola pelaksanaan anggaran ini dapat digunakan sebagai rekomendasi perbaikan dan meningkatkan capaian IKPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kata Kunci: implementasi kebijakan, pelaksanaan anggaran, kementerian koordinator bidang perekonomian

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

References

  1. Pustaka berupa Buku
  2. Ali, F., Alam, A. S., & Wantu, S. M. (2017). Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah. Bandung: PT Refika Aditama.
  3. Sahya Anggara, M. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
  4. Solichin Abdul Wahab, M. (2016). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
  5. Sondang P. Siagian, M. (2018). Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strategi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
  6. Pustaka berupa Jurnal Ilmiah
  7. Akhmadi, M. H., Oktorinus, A., & Wati, E. N. (2022). Politeknik Keuangan Negara STAN. Keuangan Negara: Peningkatan Kualitas Pembayaran dalam Kerangka Pelaksanaan Belanja Negara Studi Kasus KPPN Jakarta V, Volume 8, Nomor 1.
  8. Arnida, A. (2022). Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung, Vol 4, No 1.
  9. Faridah, E., Setyadi, B., Gunarto, M., & Fitriasuri. (2023). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma Palembang. Analisis Anggaran Belanja Operasional Dan Pertanggungjawaban Anggaran (Pada Studi Kasus Satkar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin), Vol. 19 No.4.
  10. Kaiya, Y. N. (2022). Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso. Analisis Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Poso, Vol 22 No 2 2022.
  11. Nirwana, I., Roza, S., & Afniyeni. (2022). Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Pengaruh Edukasi dan Monitoring Evaluasi Berkala Terhadap Peningkatan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Volume 1, Nomor 2,.
  12. Nurdyanto, S. D. (2021). Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara Mamuju. Pengaruh Kepatuhan dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kualitas Kinerja Dan Pelaksanaan Anggaran APBN SATKER Mitra Kerja KPPN MAMUJU, Volume 3, Issue 3.
  13. Rahayu, Y. S., & Kautsar, W. A. (2023). UIN Sunan Gunung Djati. Analisa Reformulasi IKPA terhadap Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Kementerian Agama, Vol. 2 (1) 2023.
  14. Sukmono, R. (2022). Politeknik Keuangan Negara STAN. Pengaruh Tingkat Eselonisasi Dan Besaran Aanggara Yang Dikelola Terhadap Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Vol.4, No.1.
  15. Utomo, E. S. (2022). Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi . Mengukur Kinerja Dana Tugas Pembantuan Dengan IKPA (Studi Kasus di Provinsi Jambi), Vol. 11 No. 04.
  16. Wijayanti, S. I., & Khotimah, H. (2023). Universitas Trilogi. Analis Dampak Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Terhadap Kinerja Pada Satuan Kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan Di Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020, Volume 4, Nomor 1.
  17. Peraturan
  18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
  19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  21. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 Tahun 2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga
  24. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per -5/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara
  26. Lainnya
  27. Laporan Kinerja Triwulan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022.
  28. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022.
  29. Aplikasi OM-SPAN
  30. Nota Dinas/Undangan/Surat Dinas