Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Abstract

Penelitian ini bermaksud guna mengkaji dan menganalisis kriteria dan prasyarat rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berperspektif korban dan responsif terhadap gender serta mendapatkan model kolaborasi antar lembaga pemerintah (collaborative governance) dalam melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di rumah aman. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan grounded theory. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisa kualitatif dengan 4 tahap yaitu reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kriteria dan syarat rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan telah diatur dalam Pergub Prov. DKI Jakarta No. 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pergub Prov. DKI Jakarta No. 48 Tahun 2018 Tentang Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, dan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis persyaratan, yaitu syarat lokasi dan keamanan, syarat prasarana dan sarana fisik, dan syarat pelayanan. Merujuk pada perspektif korban dan gender syarat rumah aman adalah aman dan nyaman serta mampu memenuhi segala kebutuhan korban, baik fisik maupun non-fisik. Model kolaborasi pada rumah aman mengharuskan adanya kondisi awal yang disertai dengan dimensi kelembagaan yang baik. Pada dimensi kepemimpinan fasilitatif perlu ditetapkan atau diangkat seorang pemimpin dan pengurus lainnya dalam suatu struktur kepengurusan yang bertanggung jawab mengkoordinir dan mengelola proses kolaborasi dan pada dimensi proses kolaborasi dilakukan penguatan dalam pembentukan kepercayaan antar lembaga dan komitmen dari tiap-tiap stakeholder.
Kata Kunci: Rumah Aman, Korban, Kekerasan, Perempuan dan Anak