Model Kebijakan Pemeriksaan Tematik atas Agenda Pembangunan Nasional pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Abstract
Pada setiap periode Renstra (per lima tahun), BPK menetapkan kebijakan pemeriksaan untuk dapat dipedomani oleh seluruh unit kerja pemeriksaan di BPK. Pada periode Renstra BPK Tahun 2020 – 2024 perumusannya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 sebagai upaya BPK untuk mendorong evaluasi dan peningkatan program pembangunan pemerintah. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi serta reviu dokumen yang dilakukan, masih ditemukan permasalahan terkait dengan kurang luasnya cakupan pemeriksaan tematik tentang agenda pembangunan nasional, sebagaimana yang telah dilakukan BPK pada semester II Tahun 2021 yaitu pada prioritas nasional 1 dan 3. Selain itu, BPK masih memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya baik manusia maupun anggaran. Hal ini akan menimbulkan risiko tidak tercapainya penilaian dari BPK yang lebih komprehensif atas permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan data primer yaitu wawancara terhadap Kelompok kerja (pokja), auditor, koordinator pemeriksaan tematik Prioritas Nasional di BPK, Penyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK, BAKN DPR RI, Bappenas, organisasi profesi audit, serta pakar kebijakan publik. Penelitian dilakukan menggunakan Model Dasar Analisis Kebijakan Patton dan Savicky. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa model kebijakan pemeriksaan tematik yang paling tepat diterapkan di BPK adalah model kebijakan pemeriksaan tematik kolaboratif. Model ini menekankan pada kolaborasi antar unit kerja pemeriksaan di BPK. Setiap unit kerja pemeriksaan dengan berbagai portofolionya yang berbeda satu dengan yang lain, akan mendukung satu tema besar dengan memfokuskan pada entitas pemeriksaannya masing-masing. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan kepada lembaga audit terutama BPK dalam mempersiapkan lebih matang lagi terkait dengan kebijakan pemeriksaan tematik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sehingga mampu menghasilkan penilaian yang memadai dan berdampak bagi pemerintah.
Kata Kunci: kebijakan audit; model kebijakan audit; audit kolaboratif; pemeriksaan tematik
Kata Kunci: kebijakan audit; model kebijakan audit; audit kolaboratif; pemeriksaan tematik
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
References
- Abdoellah, O. S., & Mulyanto, D. (2019). Isu-Isu Pembangunan Pengantar Teoritis. PT Gramedia Jakarta.
- Adams, M. B. (1994). Agency Theory and the Internal Audit. Managerial Auditing Journal, 9(8), 8–12.
- Andrianto, N., Sudjali, I. P., & Karunia, R. L. (2021). Assessing the development of performance audit methodology in the supreme audit institution: The case of Indonesia. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 7(1), 19–37. https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.554
- Baimyrzaeva, M., & Kose, H. O. (2014). The Role of Supreme Audit Institutions In Improving Citizen Participation In Governance. Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, 15, 77–90.
- Church, B. K., Davis, S. M., & Mccracken, S. A. (2008). The Auditor’s reporting model. Accounting Horizon, 22(1), 69–90.
- Cordo, G.-S., & Fülöp, M.-T. (2015). Understanding audit reporting changes?: introduction of Key Audit Matters. Accounting and Management Information Systems, 14(1), 128–152.
- Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design. Vicky Knight.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (M. Darwin (ed.)). Gadjah Mada University Press.
- Goicoechea, E., Gómez-Bezares, F., & Ugarte, J. V. (2021). Improving audit reports: A consensus between auditors and users. International Journal of Financial Studies, 9(2). https://doi.org/10.3390/ijfs9020025
- Goicoechea, E., Gómez-Bezares, F., & Ugarte, J. V. (2021). Improving audit reports: A consensus between auditors and users. International Journal of Financial Studies, 9(2). https://doi.org/10.3390/ijfs9020025
- Karunia, R. L. (2020). The Influence of Leadership, Organisational Structure, and Organisational Culture on the Company Performance of PT NK TBK. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 11(2), 164.
- Karunia, R. L., Darmawansyah Darmawansyah, Kurnia Sari Dewi, & Johan Hendri Prasetyo. (2023). The Importance of Good Governance in the Government Organization. HighTech and Innovation Journal, 4(1), 75. https://doi.org/10.28991/HIJ-2023-04-01-06
- Karunia, R. L., Budiaji, R., Suzana, R., Dewi, K. S., & Prasetyo, J. H. (2023). Analysis of the Factors that Affect the Implementation of E-Government in Indonesia. International Journal of Membrane Science and Technology, 10(3), 46–54. https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1216
- Martiana, N. (2018). Badan Pemeriksa Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, 3(2), 1–10.
- Nugroho, R. (2018). Public Policy 6 Edisi Revisi (Y. Masda (ed.)). PT Elex Media Komputindo.
- Patadjenu, S., Silitonga, M. S., & Asropi, A. (2023). Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia, 17(1), 23–48. https://doi.org/10.47608/jki.v17i12023.23-48
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2015). Basic methods of policy analysis and planning. In Basic Methods of Policy Analysis and Planning. https://doi.org/10.4324/9781315664736
- Praptitorini, M. D., & Januarti, I. (2011). Analisis Pengaruh Kualitas Audit, Debt Default Dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Opini Going Concern. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 8(1), 78–93. https://doi.org/10.21002/jaki.2011.05
- Prasetyawati, N. (2018). Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia. IPTEK Journal of Proceedings Series, 0(5), 53. https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4421
- Putra, F., & Sanusi, A. (2019). Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme Teori dan Praktik. LP3ES.
- Rajaguguk, B. W., Yatnaputra, I. G. B. T., & Paulus, A. (2017). Preparing Supreme Audit Institutions for Sustainable Development Goals. International Journal of Government Auditing. https://doi.org/10.4324/9781003117087-19
- Sarjono, S. (2015). Reposisi Peranan Pemeriksaan/Audit Dalam Mengawasi Program Pemerintah. Liquidity, 4(1), 1–10. https://doi.org/10.32546/lq.v4i1.75
- Sendjaja, D. W., Rismanto, G. Y., & Andrianto, N. (2015). Analisis Kebijakan Publik Dalam Pemeriksaan Kinerja. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 67–81. https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i1.20
- Setijaningrum, E. (2017). Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik Best Practise di Indonesia. Airlangga University Press.
- Suartama, I. K., Nurdin, S., & Susilo, F. S. (2015). Enhancing BPK RI’S Audit Design for People’s Welfare: A Practical Approach. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 1(2), 173–190.
- Suryanto, A., Nurdin, N., Irawati, E., & Andriansyah. (2023). Digital transformation in enhancing knowledge acquisition of public sector employees. International Journal of Data and Network Science, 7(1), 117–124. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.11.011
- Suryanto, A., Prasetyo, A. G., Nurdin, N., & Aswad, M. (2023). The Reform of Apparatus Competence Development in Indonesia: Improving the Implementation System and the Implementing Actors. Information Sciences Letters, 12(4), 1307–1317. https://doi.org/10.18576/isl/120445
- Suwarno, Y., & Wati, N. K. (2020). E-Government Institutional Capacity in Provincial Governments of West-Java and East-Java. Jurnal Studi Pemerintahan, 11(2). https://doi.org/10.18196/jgp.112117
- Wibisono, W., Salomo, R. V, & Wijaya, C. (2021). Towards a Mutualism Performance Audit on Local Governments Between Auditor and Community. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji, 3(1), 539–548.
- Wooten, T. C., & Colson, R. H. (2003). Research About Audit Quality. CPA Journal, 73(1), 48. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=8947806&site=ehost-live