IMPLEMENTASI COACHING ON LINE MENGGUNAKAN MEDIA COACHING COUNSELLING (MCC) DALAM PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Published Mar 12, 2019
https://doi.org/10.32834/jpap.v1i1.59
Download
PDF
Statistic
Vol. 1 No. 1 (2019): Maret

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Yatno Isworo
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah

Abstract

Pelaksanaan kurikulum baru pelatihan kepemimpinan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 – 2018. Jumlah alumni yang dinyatakan lulus sebanyak 3.259 orang (1.254 orang Diklatpim Tingkat III dan 2.005 orang Diklatpim Tingkat IV).  Jumlah alumni periode 3 tahun terakhir dari 2016 – 2019 sebanyak 1.713 orang (675 orang Diklatpim Tingkat III dan 1.038 orang Diklatpim Tingkat IV). Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan sebagai cara pengembangan kompetensi  ASN selama ini hanya dipenuhi melalui pendidikan (sekolah/ kampus) dan pelatihan secara klasikal. Di era milenial saat ini pendidikan dan pelatihan secara klasikal lebih menjanjikan untuk dapat diterapkan karena lebih efektif, efisien dan kekinian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi coaching on line menggunakan media coaching counselling (MCC) dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.  Sebagai rumusan masalah dibatasi sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi coaching on line menggunakan media coaching counselling (MCC) dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan? (2) Apakah faktor penghambat implementasi coaching on line menggunakan media coaching counselling (MCC) dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan ?Penelitian ini menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif dengan alat bantu kuesioner yang dikirim dan dijawab melalui android di GoogleForms. Subyek penelitian adalah 104 sampel dari populasi alumni diklat kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV yang diselenggarakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2016 – 2018. Teknik analisis diskriptif terhadap jawaban dan penafsiran komparatif dilakukan dengan membandingkan konsep dan pengalaman empiris pelaksanaan implementasi coaching on line menggunakan media coaching counselling (MCC) dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 - 2018.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) implementasi coaching on line menggunakan media coaching counselling (MCC) dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan mendapat tanggapan sangat bervariasi.  Sebagian besar responden (mayoritas) memberikan respons positif (opsi jawaban 4 setuju dan opsi jawaban 5 sangat setuju) pada kisaran antara 50 – 90 % pada penyelenggaraan pelatihan Kepemimpinan sejak tahun 2015 – 2018 (Peraturan Kepala LAN Nomor 19 dan 20 Tahun 2015) dan dipandang sudah sesuai dengan regulasinya; (ii) para responden menyampaikan keenganannya mengikuti coaching on line menggunakan media coaching counselling (MCC) dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan. Responden lebih menyukai media sosial dan email.   Terdapat beberapa faktor penghambat implementasi coaching on line menggunakan media coaching counselling (MCC) dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan yaituL sumber daya manusia (raw material peserta yang heterogen dan dukungan widyaiswara maupun penyelenggara), sarana dan prasarana (hardware dan software), dan dukungan regulasi yang mantap dan aplikatif. Kata kunci: implementasi, coaching on line, MCC, regulasi, faktor penghambat. 

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

References

  1. Anderson, James E., 2006. Public Policymaking-Sixth Edition, Houghlton Miffim Company, Boston. p.3-4
  2. Arikunto, Suharsiwi. 2010. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
  3. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, 2019. Panduan MCC, Dielaborasi Maret 2019.
  4. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, 2019. Data Peserta dan Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018, Dielaborasi Maret 2019.
  5. Effendi, Sofian. 2018. Akselerasi Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Indonesia 2024 dan Visi 2045. Komisi ASN. Jakarta. 6 Januari 2018.
  6. Gravina dan Siers. 2011. Square Pegs and Round Holes: Ruminations on the Relationship Between Performance Appraisal and Performance Management. Volume 31, Issue 4: Integrating Organizational Behavior Management and Industrial and Organization Psychology.
  7. Isworo, Yatno. 2019. Efektifitas Coaching on line Menuju Profesionalitas Human Capital ASN Tahun 2025. Jurnal JPAP STIA LAN Jakarta Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 hal 68-85
  8. Irianto, Y. B. . 2009. Pokok-pokok Pikiran dalam Pengkajian Teori & Praktek Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Kependidikan . Aceh : Seminar Nasional Pembangunan Masa Depan Pendidikan Aceh yang Bermutu Melalui Professionalisme Tenagan Kepend, 2009.
  9. Purwanto, E. A. dan Sulistyatuti, D. R. 2015. Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia) , Yogyakarta. Yogyakarta : Gava Media, 2015.
  10. Sugiyono. 2011. Memahami penelitian kulitatif. Bandung : Alfabeta, 2005.
  11. Suryanto, Adi. 2017. Implementasi Kebijakan Model Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara . Semarang : Paparan Sosialisasi Program Diklat Tahun 2017 di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, 2017.
  12. Tangkilisan dan Hessel, Nogi S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Lukman Offset, 2003.
  13. Taufiq, Muhammad. 2018. Kebijakan Makro Penerapan E-learning Dalam Pengembangan Kompetensi PNS. Majalah Ilmiah Warta Diklat (Media Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah). 2018, Vol. Volume XIX Nomor 100.
  14. Thorne, K, 2005. Coaching for Change: Peran pelatih dalam perubahan manusia dan organisasi. (Fiyanti Osman, Penerjemah). Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer
  15. Utrilla, P. D., 2014. The effects of coaching in employees and organizational performance: 166-189. s.l. : The Spanish Case. Intangible Capital, 2015 – 11(2), 2014.
  16. Regulasi, Undang-Undang dan Peraturan:
  17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM, 2014.
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.
  19. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 631/Menkes/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan
  20. Peraturan Kepala LAN Nomor 17, 18, 19 dan 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemim pinan Tingkat I, II, III dan IV.
  21. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyeleng garaan Pengembangan Kompeten si Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Learning