Article Sidebar

Submitted
December 21, 2022
Accepted
December 21, 2022
Published
December 21, 2022
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 813 Download : 895

Main Article Content

Abstract

Sebagai sebuah instansi publik  pusat,  Kementerian Koordinator bidang  Perekonomian  Republik Indonesia berpentingan untuk melakukan penilaian dan merumuskan perbaikan bagi situs web agar sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk melakukan penilaian terhadap situs web Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan menggunakan kerangka kerja asesmen e-government. Metode analisis yang digunakan dalam merancang kerangka kerja Asesmen e-government adalah studi pustaka atau studi literatur, wawancara, dan observasi, sehingga menghasilkan best practice situs web dengan isi yang lengkap dan menarik. Selanjutnya best practice diturunkan menjadi kerangka kerja Asesmen e-government. Tahap selanjutnya merancang rubrik penilaian yang digunakan pada kerangka kerja Asesmen e-government, hingga melakukan pengujian penilaian situs web menggunakan kerangka kerja Asesmen e-government ini. Dari hasil kajian yang telah dilakukan, dikettahui bahwa kerangka kerja Asesmen e-government dapat menjadi rujukan nasional bagi kementerian/Lembaga serta pemerintahan daerah untuk penilaian situs webnya agar Inpres no. 3 Tahun 2003 dapat tercapai, selain itu kerangka kerja Asesmen e-government ini dapat digunakan sebagai referensi dalam matakuliah Governansi Digital.Kata Kunci: praktik terbaik, asesmen e-government, situs web

Article Details

References

  1. Angraini. (2015). Jurusan Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penerapan E-Government Ditingkat Kabupaten Palalawan Riau, VOL. 7, NO. 2.
  2. Habibullah, A. (2010). Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Jember, Jember. Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government, Volume 23, Nomor 3.
  3. Hermana B., Tarigan A., Medyawati H., & Silfianti W. (2012). Information richness, website feature, and financial transparency on the local government website in Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 43 (2), 229- 236.
  4. Hermana, B., & Silfianti, W. (2011). Evaluating e-government implementation by local government: digital divide in internet based public services in Indonesia. International Journal of Business and Social Science, 2(3).
  5. INDRAJIT, R. E. (2002). Electronic government: strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
  6. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Governmen
  7. Osborne, D. Plastrik, P. Terjemahan. Abdul Rasyid dan Ramelan, 2000, Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. Terjemahan. Abdul Rasyid dan Ramelan.
  8. Putra, I. G., & Swastika, I. A. (2016). Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, STMIK Primakara. ANALISIS KERANGKA KERJA E-GOVERNMENT ASSESSMENT PADA SITUS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA, 10.
  9. SULISTYO, A. (2008). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhui kepuasan penguna internet portal Direktorat Jendral Pajak (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
  10. Wibawa, Samodra. 2009. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.