Revitalisasi Program Diklat Bahasa Inggris Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berbasis Pengguna: Pembangunan ASN Berdaya Saing di Era Global

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

R Sunaryanto

Abstract

Penelitian berawal dari tiga permasalahan yang ada di Pusat Diklat Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni: apakah pelatihan bahasa Inggris masih diperlukan oleh Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, model dan bentuk pembelajaran yang seperti apa yang cocok dengan situasi dan kondisi penggunanya saat ini, serta jenis pelatihan bahasa Inggris yang seperti apa yang dibutuhkan pengguna. Ketiga permasalahan tersebut muncul dari latar belakang yang sejak tahun 2014 sampai saat ini, lembaga ini tidak pernah lagi melaksanakan pelatihan bahasa Inggris seperti dekade tahun sebelumnya. Fenomena yang ada saat ini bahasa Inggris merupakan bahasa Internasional dan Aparatur Sipil Negara dituntut mempunyai daya saing baik regional maupun internasional. Data dan informasi dihimpun dengan membagikan kuesioner kepada 118 responden secara acak yang terdiri dari eselon 1 sampai4 serta beberapa pejabat fungsional dan pejabat umum lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wawancara dengan beberapa narasumber kunci dilakukan agar diperoleh kesimpulan yang mencerminkan keadaan sesungguhnya. Kuesioner tertutup menggunakan skala Likert dengan diberi skor 1 (satu) sampai 5 (lima) yang masing-masing merepresentasikan tingkat sangat setuju ke sangat tidak setuju. Data dan informasi diolah secara sederhana diperkaya dengan wawancara terhadap berbagai narasumber. Penelitian menyimpulkan bahwa bahasa Inggris masih diperlukan dengan menerapkan metode dan cara pembelajaran yang lebih fleksibel, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi internet serta jenis pelatihan bahasa Inggris yang tematik. Namun diperlukan landasan yang integral dan lengkap agar Bahasa Inggris Tematik berjalan efektif dan efisien.Kata Kunci: Bahasa Inggris tematik, Pelatihan on-line, poin-poin inti bahasa Inggris formal.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

References

  1. Agus sugiarto. (2014). Manajemen Kearsipan Elektronik. Jakarta: Penerbit Gava Media.
  2. Amsyah, Zulkifli. (1991). Manajemen Kearsipan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
  3. Barthos Basir. (2007). Manajemen Kearsipan Untuk Lembaga Negara, Swasta, dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Bumi Aksara.
  4. Basuki, Sulistyo. (2003). Manajemen Arsip Dinamis. Jakarta: Gramedia.
  5. Dewi Anggrawati. (2004). Membuat Dan Menjaga Sistem Kearsipan. Bandung: CV. Armico.
  6. Gunarto, Imam. (1997). Sistem Filing Suatu Pendekatan Aplikatif. Jakarta
  7. Chandra Pratama. Hendi Haryadi. (2009). Administrasi Perkantoran Untuk Maneger dan Staff. Jakarta. Visimedia.
  8. Jalaluddin Rakhmat. (2000). Metode Penelitian Komunikasi. Jakarta: Rosda Karya.
  9. Mulyadi. (2016). Pengelolaan Otomasi Perpustakaan Berbasis Senayan Library Management System. Jakarta: Rajawali Pers.
  10. Ricks, Betty R. (1992). Information and Image Management. Cincinnati:South West Publishing Corps.
  11. Sedarmayati. (1992). Tata Kearsipan dengn Memanfaatkan Teknologi Modern. Bandung: Ilham Jaya Offset.
  12. Sri Endang R., Sri Mulyani, Suyetty. (2009a). Modul Mengelola dan Menjaga Sistem Kearsipan. Jakarta: Erlangga.
  13. Sambas Ali Muhidin. (2016). Manajemen Kearsipan. Jakarta: CV Pustaka Mutia. Wursanto, Ig. (2004). Kearsipan I. Yogyakarta: Kanisius.
  14. Jurnal
  15. Azmi. (2016). Signifikan Empat Instrumen Pokok Pengelolaan Arsip Dinamis. Jurnal Kearsipan Anri, (11), 27-49.
  16. Fajri, Hamdani. (2012). Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif di Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan FBS Universitas Negeri Padang, (1), 409.
  17. Lillyana Mulya. (2018). Pertukaran Informasi Otomasi. Jurnal Kearsipan Anri, (2), 19-32
  18. Parno Nusantara. (2018). Model Manajemen Data Pada Pengelolaan Arsip Elektronik. Jurnal Kearsipan Anri, (4), 55-76.
  19. Widiatmokon Adi Putranto. (2018). Pengelolaan Arsip Elektronik Dalam Proses Administrasi. Jurnal Kearsipan Anri (5), 77-90.
  20. Dokumen
  21. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
  22. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
  23. Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik.
  24. Perka ANRI Nomor 15 Tahun 2009 tentang Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Aplikasi Sistem Informasi Statis.
  25. Perka ANRI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pengelolaan Surat Elektronik di Pencipta Arsip.
  26. Perka ANRI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentifikasi Arsip Elektronik.
  27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 912/KMK.01/2019 tentang Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.
  28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 942/KMK.01/2019 tentang Pengelolaan Keamanan Informasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
  29. Website
  30. https://www.insw.go.id/
  31. https://www.anri.go.id/
  32. https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/peraturan-presiden-republik-indonesianomor-95-tahun-2018-tentang-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik
  33. https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home