Kebijakan Pembangunan Akses Listrik Berbasis Stasiun Pengisian untuk Desa Tertinggal dalam Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Indonesia

##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Published Dec 16, 2025
https://doi.org/10.32834/jpap.v7i2.1000
Download
pdf
Statistic
Vol 7, No 2 (2025): September

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Fadolly Ardin
Kementerian ESDM

Abstract

Indonesia sebagai negara berkembang mengalami kesulitan dalam menyediakan akses listrik yang cukup bagi seluruh penduduknya yang tersebar. Dengan wilayah yang membentang 5.150 km dan total area 1,9 juta km², pembangunan akses listrik untuk setiap rumah tangga di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) akan memerlukan banyak biaya investasi, terutama karena kondisi geografisnya yang terdiri dari pulau-pulau terpencil atau perhutanan yang sulit dijangkau. Saat ini masyarakat terpaksa menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang memiliki biaya modal dan operasional yang tinggi karena belum terjangkaunya daerah tersebut oleh jaringan listrik eksisting. Kepemilikan PLTD terbatas dan bergantung pada keberadaan bahan bakar yang tersedia. Harga jual listrik dari PLTD ini dapat mencapai 2-3 kali lipat lebih mahal dibandingkan rata-rata daerah di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki potensi energi terbarukan lokal seperti energi surya yang berlimpah karena berada di jalur khatulistiwa memiliki penyinaran matahari hampir sepanjang tahun. Oleh karena itu pemanfaatan energi surya menjadi sangat prospektif untuk diterapkan pada daerah yang belum memiliki akses listrik.
Untuk mengurai masalah diatas, terdapat alternatif kebijakan pembangunan akses listrik dalam bentuk Stasiun Pengisian Tenaga Listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berfungsi mengisi energi listrik yang dihasilkan ke dalam tabung listrik yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Mekanisme distribusi kepada konsumen dilakukan layaknya penjualan tabung gas LPG atau galon air mineral. Kebijakan ini tidak memerlukan jaringan distribusi ke masyarakat sehingga mengurangi biaya investasi yang besar. Proses pengisian tabung listrik dilakukan dengan konsep penukaran baterai untuk meminimalisir waktu pengisian. kebijakan ini merupakan alternatif pembangunan akses listrik yang ramah lingkungan dan bebas bahan bakar fosil. Biaya yang dihasilkan lebih murah dibandingkan dengan pembangunan akses listrik konvensional dan energi listrik dapat didistribusikan dengan kapasitas besar, daya mobilitas tinggi, dan lebih efisien karena penurunan rugi-rugi daya akibat konversi tegangan searah (DC) menjadi tegangan bolak balik (AC) yang ada pada konsep pembangunan akses listrik konvensional.
Keywords: Akses Listrik, Stasiun Pengisian Tenaga Listrik, Tabung Listrik.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

References

  1. Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi).
  2. Al Fatih, A., & Nadeak, W. (2010). Implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat:(kajian pada implementasi program kemitraan dalam rangka memberdaya usaha kecil). Unpad Press.
  3. Alhusain, A. S. (2023). Tantangan, Kendala Dan Upaya Pembangunan Infrastruktur Listrik Di Provinsi Riau dan Provinsi Sulawesi Selatan. Kajian, 24(4), 261–279.
  4. Antoniadis, H. (2009) ‘Silicon ink high efficiency solar cells’, in Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 2009 34th IEEE. IEEE, pp. 650–654.
  5. Bhattacharyya, S. C. (2013). Rural electrification experience from South-east Asia and South America. In Rural Electrification Through Decentralised Off-grid Systems in Developing Countries (pp. 157-184). Springer, London.
  6. Buchmann, I. (2006). Exploring a New Area in Portable Power High-Power Lithium-Ion. Biomedical instrumentation & technology, 40(4), 293-296.
  7. Energy, R. (2017). Accelerating the global energy transformation. International Renewable Energy Agency (IRENA). Abu Dhabi.
  8. Goodenough, J. B. and Park, K.-S. (2013) ‘The Li-ion rechargeable battery: a perspective’, Journal of the American Chemical Society. ACS Publications, 135(4), pp. 1167–1176.
  9. Goriparti, S. et al. (2014) ‘Review on recent progress of nanostructured anode materials for Li-ion batteries’, Journal of power sources. Elsevier, 257, pp. 421–443.
  10. Huang, J., Li, G. and Yang, Y. (2008) ‘A semi?transparent plastic solar cell fabricated by a lamination process’, Advanced materials. Wiley Online Library, 20(3), pp. 415–419.
  11. Jain, N. and Jain, B. (2016) ‘Nanotechnology for Renewable Energi: A Review’.
  12. Javadi, F. S., Rismanchi, B., Sarraf, M., Afshar, O., Saidur, R., Ping, H. W., & Rahim, N. A. (2013). Global policy of rural electrification. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 19, 402-416.
  13. Kementerian, E. S. D. M. (2009). Indonesia Energy Outlook. Jakarta: Kementerian ESDM.
  14. Ketenagalistrikan, D. J. (2018) ‘Statistik Ketenagalistrikan 2017’, Jakarta: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
  15. Landi, B. J. (2009) ‘Nanomaterial approaches to enhance lithium ion batteries’.
  16. Lee, S. W. et al. (2010) ‘High-power lithium batteries from functionalized carbon-nanotube electrodes’, Nature nanotechnology. Nature Publishing Group, 5(7), p. 531..
  17. Li, G., Zhu, R. and Yang, Y. (2012) ‘Polymer solar cells’, Nature photonics. Nature Publishing Group, 6(3), p. 153.
  18. Liu, J. et al. (2015) ‘Energi Storage Materials from Nature through Nanotechnology: A Sustainable Route from Reed Plants to a Silicon Anode for Lithium?Ion Batteries’, Angewandte Chemie. Wiley Online Library, 127(33), pp. 9768–9772.
  19. Nomor, Peraturan Presiden Republik Indonesia. "Tahun 2017.(2017)." Rencana Umum Energi Nasional (22).
  20. Palit, D. (2013). Solar energy programs for rural electrification: Experiences and lessons from South Asia. Energy for Sustainable Development, 17(3), 270-279.
  21. Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gave Media.
  22. Pusdatin, E. (2018) ‘Handbook of Energi & Economic Statistics of Indonesia’, Jakarta: Ministry of Energi and Mineral Resources Republic of Indonesia.
  23. Richmond, J., & Urpelainen, J. (2019). Electrification and appliance ownership over time: Evidence from rural India. Energy Policy, 133, 110862.
  24. Schmidt, T. S., Blum, N. U., & Wakeling, R. S. (2013). Attracting private investments into rural electrification—A case study on renewable energy based village grids in Indonesia. Energy for Sustainable Development, 17(6), 581-595.
  25. Serrano, E., Rus, G. and Garcia-Martinez, J. (2009) ‘Nanotechnology for sustainable energi’, Renewable and Sustainable Energi Reviews. Elsevier, 13(9), pp. 2373–2384.
  26. Statistik, B. P. (2014) ‘Potensi Desa’. Jakarta.
  27. Taufik, M., Taufik, T., & Wong, T. (2012, September). Multiple-Input Single-Output converter for renewable energy sources. In 2012 IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications (pp. 130-135). IEEE.
  28. Urmee, T., Harries, D., & Schlapfer, A. (2009). Issues related to rural electrification using renewable energy in developing countries of Asia and Pacific. Renewable Energy, 34(2), 354-357.
  29. Van Ruijven, B. J., Schers, J., & van Vuuren, D. P. (2012). Model-based scenarios for rural electrification in developing countries. Energy, 38(1), 386-397.
  30. Wagner, L. (2008) ‘Nanotechnology in the clean tech sector’, Clean Air, (January).