Strategi Optimalisasi Penerapan E-Government dalam Kebijakan M-Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

Article Sidebar

Published Mar 3, 2025
https://doi.org/10.32834/jplan.v7i1.870
Download
pdf
Statistic
Vol 7, No 1 (2025): Maret

Main Article Content

Reza Pahlevi
Politeknik STIA LAN Jakarta
Mala Sondang Silitonga
Politeknik STIA LAN Jakarta
Hamka
Politeknik STIA LAN Jakarta

Abstract

Perkembangan globalisasi dan era digital saat ini membuat perkembangan teknologi informasi sangat pesat. Dalam perkembangannya, arus informasi yang masuk memerlukan kesiapan dan responsivitas agar dapat bermanfaat dalam pengembangan berbagai bidang yang menjadi tujuan suatu organisasi. Penyediaan teknologi informasi akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam pelayanan publik. Hubungan ini menjadi sebuah konsep yang dinamakan Electronik Service Delivery (ESD) yang kemudian mengalami perkembangan dan menjadi awal adanya konsep e-government. Hal ini menuntut Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan inovasi pelayanan paspor menggunakan konsep e-government dengan meluncurkan kebijakan Mobile Paspor (M-Paspor) pada tahun 2022. Seiring pelaksanaannya, kebijakan M-Paspor ini mengalami berbagai permasalahan dan keluhan masyarakat. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan e-government dalam kebijakan M-Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dan bagaimana strategi optimalisasi penerapan e-government dalam kebijakan M-Paspor. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan e-government dalam kebijakan M-Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat masih belum optimal yaitu dari segi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Adapun strategi dalam optimalisasi dalam penerapan kebijakan e-government dapat dilakukan dari segi support, capacity, dan value. Hal ini menjadi perhatian bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dalam meningkatkan e-government dalam pelayanan publik.
Kata Kunci: E-government; Mobile Paspor; Penerapan; Strategi Optimalisasi.

Article Details

References

  1. Annisa, C. (2011). Implementasi E-Government Melalui Bursa Kerja Online pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Universitas Indonesia.
  2. Basrowi, & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta.
  3. Chaharani, N. A., Adi, T. P., & Hasmi, D. L. (2020). Penerapan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (Apapo) Dalam Perspektif E-Government. Jurnal Kebijakan Publik, 11(2), 83. https://doi.org/10.31258/jkp.11.2.p.83-88
  4. Dalimunthe, K. R. K. (2022). Kepuasan Pemohon Paspor Terhadap Pelayanan M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. Politeknik Imigrasi.
  5. Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.
  6. Fitriyanti, R. (2016). Optimalisasi Penerapan Penilaian Autentik dalam Mengukur Sikap dan Keterampilan Siswa pada Sub Konsep Daur Ulang Limbah. Politika, 11–56.
  7. Handrisal, H., Nazaki, N., & Hafiz, M. (2021). Inovasi Pelayanan Berbasis Electronic Government Melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (Apapo) Di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Tahun 2019. KEMUDI?: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(02), 179–198. https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.3104
  8. ICAO. (2017). Annex 9 to Convention on International Civil Aviation: Facilitation. In Volume IV Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems (Issue October 2017).
  9. Indrajit, R. E. (2016). Electronic Government (2nd ed.). Preinexus.
  10. Li, Y., & Shang, H. (2020). Service quality, perceived value, and citizens’ continuous-use intention regarding e-government: Empirical evidence from China. Information and Management, 57(3), 103197. https://doi.org/10.1016/j.im.2019.103197
  11. Marselia Ningrum, V. (2022). Implementasi Kebijakan E-Government Pada Pelayanan Perizinan Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. IPDN, 1–12. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf
  12. Martono, N. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif. Raja Grafindo Persada.
  13. Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. UI Press.
  14. Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Cakra Books.
  15. Nur, M. (2021). Faktor Sukses Penerapan E-Goverment Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Di Kabupaten Gowa. In Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar.
  16. Nurrahman, A. (2022). Kemenlu Catat Ada 9 Juta WNI Di Luar Negeri. https://validnews.id/nasional/kemenlu-catat-ada-9-juta-wni-di-luar-negeri
  17. Okunola, Olaseni, M., & Rowley, J. (2019). User Experience of E-Government: The Nigeria Immigration Service. Library Hi Tech, 6914, 355–373.
  18. Pahlevi, R. (2020). Evaluasi Layanan Percepatan Paspor RI Menggunakan Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat. Politeknik Imigrasi.
  19. Panthee, M., & Sharma, Y. K. (2019). Review of E-Government Implementation. 6(1), 26–30.
  20. Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
  21. Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Sutoyo (Ed.), Kebijakan Publik (1st ed.). Press, Unisri.
  22. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta.
  23. Syahrin, M. A. (2019). Audit Hukum Regulasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor Secara Online ( Apapo ) Dalam Pelayanan Paspor Ri Berbasis E-Government?: Studi Dogmatik Keimigrasian Dengan Pendekatan Critical Legal Studies. 6(Imi), 23–56.
  24. Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik (D. Mariana & C. Paskarina (eds.); 1st ed.). AIPI Bandung.
  25. Untari, F. (2018). Penerapan E-Goverment Dalam Pelayanan Publik Melalui Sistem Pajak Online (E-Tax). Universitas Brawijaya.
  26. Wahyudi Agung Nugroho, T., & Lukito, I. (2021). Analisis Sistem Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online pada Kantor Imigrasi. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.347-360
  27. Werdaningsih, R. (2022). Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta. 15.
  28. Wulandaru, F. P. T. (2019). Optimalisasi Pengamatan Cuaca dan Penentuan Prakiraan Cuaca dalam Dunia Pelayaran di Wilayah Kerja BMKG Tanjung Emas Semarang.