Article Sidebar

Submitted
September 3, 2024
Published
September 3, 2024
Download
pdf
Statistic
Read Counter : 401 Download : 663

Main Article Content

Abstract

Percepatan pemulihan pariwisata dilakukan dengan salah satunya mempercepat pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas dengan salah satu penggerak utamanya adalah desa wisata. Sesuai dengan data Jadesta.kemenparekraf.go.id yang diakses pada bulan April 2022, terdapat sejumlah 3.524 desa wisata di 34 provinsi di Indonesia.  Dengan memperhatikan jumlah desa wisata yang besar dan potensi yang dimiliki baik berupa masyarakat, alam dan budayanya tersebut, pemerintah berpeluang untuk memulihkan sektor pariwisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat melalui salah satunya adalah desa wisata. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui studi kasus di dua desa yaitu desa Candirejo dan Karangrejo Kabupaten Magelang. Dengan menggunakan model Van Meter dan Van Horn, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa kebijakan pengembangan pemasaran belum optimal dan strategi implementasi kebijakan pemasaran dalam pemberdayaan desa wisata di kabupaten Magelang agar lebih berkembang. Dari hasil penelitian, terdapat tiga aspek/factor yang mempengatuhi kebijakan pengembangan pemasaran dalam pemberdayaan desa belum optimal yaitu sumber daya, komunikasi dan lingkungan politik, ekonomi dan sosial.  Dari aspek lingkungan politik ekonomi dan social, rekomendasi strategi untuk kedua desa wisata tersebut adalah Desa wisata perlu melakukan inovasi produk dan melakukan adaptasi dengan situasi dan kondisi.  Dari aspek komunikasi antar organisasi, rekomendasi strategi bagi desa wisata Candirejo dan Karangrejo sedikit berbeda.  Untuk rekomendasi strategi desa Candirejo adalah komunikasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait untuk menemukenali target pasar dan mengembangkan promosi pemasarannya, sedangkan rekomendasi yang sesuai untuk desa Karangrejo adalah memaksimalkan pemasaran melalui media digital.  Untuk aspek sumber daya, rekomendasi strategi bagi kedua desa tersebut adalah kerjasama untuk pelatihan dan pengembangan SDM berkelanjutan.
Kata Kunci:  Implementasi;  pemasaran;  desa wisata

Article Details

References

  1. Akmaliyah, M. (2016). Pemberdayaan: Kementerian Sosial & LSPS. Jurnal, 1, No 2, 2011.
  2. Arintoko, A., Ahmad A.A, Gunawan D.S. Supadi, S. (n.d.). Community-based Tourism Village Development Strategies: A Case of Borobudur Tourim Village Area, Indonesia. GeoJournal of Tourism and Geosites ISSN 2065-1198, E-ISSN 2065-0817 Year, 29, 18. https://doi.org/DOI 10.30892/gtg.29202-477
  3. Asamoah, K. O. (2013). Policy implementation: A Tool for Enhancing Tourism Development in Ghana. Journal of Law, Policy and Globalization, 10, 19-29. 19–30.
  4. Befani, B. (2012). ‘Models of Causality and Causal Inference’, in E. Stern; N. Stame; J. Mayne; K. Forss; R. Davies and B. Befani (eds), Broadening the Range of Designs and Methods for Impact Evaluations. London: Department for International Development, 38.
  5. Chatterjee, J., & Dsilva, N. R. (2021). A study on the Role of Social Media in Promoting Sustainable Tourism in the States of Assam and Odisha. Tourism Critiques: Practice and Theory, 2(1), 74–90. https://doi.org/10.1108/trc-09-2020-0017
  6. Collier, D. et all. (2008). Case Selection, Case Studies, and Causal Inference: A Symposium. Newsletter of the American Political Science Association Organized Section for Qualitative and Multi-Method Research. 6 (2)(September), 2–16.
  7. Damanik, D; Nasrullah; Purba B; Abdillah D; Raditya; Salim, N.M; Hamidah, S; Rusata, T; Farid, A. I. (2022). Ekonomi Pariwisata Konsep, Pemasaran dan Pembangunan.
  8. Deni, S., Husain, T., Salaka, A., & Saing, Z. (2020). The Implementation of Bobanehena Tourism Village Development in West Halmahera Regency. May. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.110
  9. Filianingsih, D.R; Setiyono, B. . A. P. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi jawa Tengah. 1–18.
  10. Juanda, Y. R., Maesaroh, Rahman, A. Z. (2016). IMPLEMENTASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN DESA WISATA DI KELURAHAN KANDRI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG. 1–11.
  11. Martini, N. K. A. (2020). Community Participation in Blangsinga Tourism Village Development. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences, Vol. 7 No.(164), 91–97. https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n3.922
  12. Miles, M.B., and Huberman, A.M. (1994). An analytic approach for discovery. In SAGE Publications.
  13. Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. (2005). Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. www.wetlands.or.id%0Awww.wetlands.org
  14. Nugroho, R. (2020). Public Policy Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Oublik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik. (p. 898). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
  15. Pawestri, A. D. (2018). ANALISA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA WISATA (Studi Kasus Desa Wisata Candirejo dan Desa Wisata Pentingsari).
  16. Saefullah, D. (n.d.). Implementasi Kebijakan Publik. In AIPI Bandung. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Bandung.
  17. Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404
  18. Yin, R. K. (2006). Studi Kasus Desain dan Metode. PT RajaGrafindo Persada.