Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Provinsi Banten (Studi Kasus Kabupaten Serang)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Subyek penelitian melibatkan 12 (duabelas) orang informan terdiri dari satu orang pejabat pimpinan tinggi pratama, satu orang administrator, empat orang pejabat pengawas kecamatan, satu orang kepala desa, satu orang kepala BPD, satu orang kaur keuangan,satu orang pendamping desa dan dua warga masyarakat.  Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan telaah dokumen. Teknik wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku objek sasaran secara langsung. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi Konteks, Input, Proses dan Produk.Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, dalam evaluasi konteks diperoleh gambaran tujuan organisasi yang dituangkan dalam visi dan misi, serta skala prioritas pembangunan yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku masih terlalu besar untuk pembangunan fisik sedangkan sisanyauntuk pemberdayaan masyarakat. Kedua, dalam evaluasi input diperoleh informasi tentang prosedur perencanaan yang sudah sesuai dengan ketentuan, anggaran yang transparan, dan sumber daya manusia yang beragam kompetensinya. Ketiga, dalam evaluasi proses pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan baik sekali, kebijakan yang dibuat untuk pengelolaan yang lebih baik melalui pembuatan sistem keuangan desa online, penyaluran keuangan desa (salurdes), digitalisasi pelaporan, sistem pembayaran penghasilan tetap non tunai, moratorium nomor register pemerintah desa. Namun demikian masih terjadi adanya fraud. Keempat, dalam evaluasi produk, penulis menemukan banyak kemajuan, yaitu adanya peningkatan status desa, berkembangnya desa wisata, lomba kampung bersih dan aman, terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dari sisi pelaporan masih terjadi keterlambatan sehingga berdampak pada terlambatnya pencairan Dana Desa periode berikutnya. Dengan demikian, penulis menyimpulkan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serang belum sepenuhnya berjalan baik. Hal ini terlihat dari masih adanya beberapa kekurangan, yaitu masih terjadinya praktek fraud dalam pengelolaan keuangan sekalipun ada pengembalian ke kas desa, pelaporan keuangan masih terjadi keterlambatan sekalipun sudah mengadopsi siskeudes online, masih ada oknum Kepala Desa yang menggelapkan setoran pajak, moratorium nomor register pemerintah desa (NRPD) belum berjalan optimal karena masih bisa dibuatkan sekalipun ada pergantian aparat desa (berakibat keterlambatan pelaporan).Kata Kunci: Pengelolaan keuangan desa