Article Sidebar

Submitted
October 13, 2022
Accepted
October 13, 2022
Published
October 14, 2022
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 2805 Download : 2138

Main Article Content

Abstract

Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 (16.8%), menurun pada tahun 2021 menjadi 17,6%. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif, bertujuan menghasilkan suatu rekomendasi sebagai strategi untuk meningkatkan kompetensi SDM agar target nasional (14%) dapat dicapai pada tahun 2024. Berdasarkan SSGBI, intervensi spesifik di Provinsi Kepri dengan kategori lebih baik dari rata-rata nasional adalah; pemeriksaan kehamilan (94,6%), pemberian Fe (94%), Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil (100%), Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (97,7%), persalinan di fasilitas kesehatan (95,5%), kunjungan neonatal (101,7%), ASI eksklusif (58%), PMT Balita (98,7%) imunisasi (89,6%). Intervensi yang masih lebih rendah dari rata-rata nasional adalah: penimbangan Balita di Posyandu (56,7%) dan pemberian vitamin A (60,4%). Intervensi sensitive yang sudah terlaksana dengan baik dibandingakan dengan rata-rata nasional adalah; KB pasca persalinan (39,6%), akses terhadap air minum yang layak (90,41%), dan persentase kemiskinan (5,75%). Sedangkan intervensi sensitive yang masih perlu mendapat perhatian adalah; Program JKN (80,2%), akses terhadap sanitasi dasar (78,0%) dan indeks ketahanan pangan (62,7%). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi penguatan SDM dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau?. Berdasarkan FGD dan wawancara terhadap informan, dengan analisis SWOT diperoleh informasi; Kekuatan berupa; adanya dukungan SDM bersumber masyarakat, dukungan tim penggerak PKK dengan kampanye “Gemarikan†dan adanya program pengembangan pangan lokal berbasis pertanian. Kelemahan berupa; rendahnya kapasitas pelatihan bagi tenaga kesehatan dan kader, belum memiliki modul pembelajaran praktis dan Kompetensi kader dalam penganekaragaman pangan belum memadai. Peluang berupa; berkembangnya media pembelajaran berbasis digital, Berbagai jenis ikan laut relatif murah dan mudah dijangkau dan adanya bantuan modal bagi UMKM. Sebagai ancaman berupa: masih banyak masyarakat yang keliru memahami stunting, terjadi penolakan menggunakan fasilitas sanitasi dan Banyak yang merasa bosan mengkonsumsi biskuit PMT dari pemerintah dalam waktu yang cukup lama. Strategi utama yang direkomendasikan pada penelitian ini adalah: 1. Mengembangkan media pembelajaran dengan Sistem Informasi Penanggulangan Stunting (Silangsing) berbasis digital sebagai salah satu sarana pendukung untuk menguatkan kompetensi SDM baik bagi tenaga kesehatan, para kader maupun masyarakat umum yang dapat diakses melalui gadget android sesuai dengan menu yang disediakan berupa; Menu Pemetaan Stunting, Menu Buku Saku, Menu Halo Stunting, Menu PMT dan Menu Pojok Aksi. 2. Tim Penggerak PKK provinsi dan kabupaten/kota melakukan penguatan kapasitas kader dalam penganekaragaman Gizi PMT melalui pelatihan dan praktek memasak PMT Gizi bagi Ibu hamil, ibu menyusui dan bagi Balita. 3. Memberikan prioritas bantuan modal dengan pinjaman tanpa bunga bagi UMKM yang bergerak dalam diversifikasi pangan lokal seperti sagu, ikan, rumput laut dan berbagai pangan lokal inovasi baru lainnya yang digunakan sebagai bahan dasar dalam mengembangkan produksi usahanya, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, prevalensi stunting menurun dan terwujudnya SDM Provinsi Kepri yang sehat dan tangguh.Kata Kunci: Jurnal SDM; Stunting

Article Details

References

  1. Al-Assaf, A. F. (2009). Mutu Pelayaanan Kesehatan: Perspektif Internasional. Penerbit Buku Kedokteran EGC Anggota IKAPI.
  2. Bappenas. (2022). Reformasi Sistem Kesehatan Masional, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan. Kementerian PPN/Bappenas.
  3. Bariqi, M. . (2018). Pelatihan dan Pengembangan Sumber daya Manusia. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo.
  4. Cheema, G, S. and D. A. R. (1989). Decentralization and Development Policy Implementation in Developing countries. Sage Publication.
  5. Cohen M, John and Peterson B, S. (1999). Administrative Decentralization (Strategies for Developing Countries). Kumarian Press.
  6. Creswell, J. . (1994). Research Design Qualitative & Quantitative. PT. Raja Grafindo Persada.
  7. Kementerian Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2017), Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting.
  8. Kementerian Pertanian, B. K. P. (n.d.). Indeks Ketahanan Pangan 2020.
  9. Kementerian kesehatan. (2021). Buku saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021.
  10. Kementerian kesehatan. (2019). Petunjuk Teknis Sistem Informasi Gizi Terpadu (Sigizi Terpadu). Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas, Kementerian Kesehatan RI.
  11. Lansdown, G. M. and G. E. (2015). Clinical Governance : Improving the Quality of Healthcare for Patient and Service Users. Open University Press.
  12. Lincoln, D. dan. (1994). Hand Book of Qualitative Research. Sage Publication.
  13. Mullins, L. J. (2005). Management and Organizational Behaviour. Seven Edition. Prentice Hall.
  14. Noer, M. (2019). Manfaat dan Metode Pengembangan SDM Melalui Pelatihan. PT Presenta Edukreasi Nusantara.
  15. Nolan, Brendan, C. (2001). Public Sector Reform (An International Perspective). Palgrave: Macmillan.
  16. Pender, N. J. (1997). Health Promotion in Nursing Practice. A. Simon & Schuster Company.
  17. PPN/Bappenas, K. (2018). Pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten/Kota.
  18. Rangkuti, F. (2009). Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication. PT. Gramedia Pustaka Utama.
  19. Rangkuti, F. (2013). Riset Pemasaran. PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi IBII.
  20. Rangkuti, F. (2017). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama.
  21. Transmigrasi, K. D. P. D. T. dan. (2018). Buku Saku Kader Pembangunan Manusia (KPM) : Memastikan Konvergensi Penanganan Stunting Desa. Human Development Worker.
  22. William N. Dunn. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
  23. Chilia Silvia, Ni Kadek and Kencana, I Ketut and Suarjana, I. M. (2019). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KETERAMPILAN KADER POSYANDU DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA DI DESA BATUBULAN KANGIN. Poltekkes Denpasar.
  24. Christensen, T., & Lægreid, P. (2006). The Whole-of-Government Approach – Regulation , Performance , and Public-Sector. 1–29.
  25. Evalia Nuranita Putri, H. N. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu Kabupaten Pemalang. Journal Of Public Policy And Management Review, 10(2). https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i2.30594
  26. Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 3(1), 11–21. https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.214
  27. Kumar, A. (n.d.). Encyclopaedia of Decentralised Planning and Local Self–Governance. 2001, volume 1.Latifa, S. N. (2018). Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 13(2), 173–179.
  28. Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., Triwinarto, A., & Prasodjo, R. S. (2020). Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 30(4), 315–328. https://doi.org/10.22435/mpk.v30i4.3586
  29. Sari, I. P., Trisnaini, I., Ardillah, Y., & Sulistiawati, S. (2021). Buku Saku Pencegahan Stunting sebagai Alternatif Media dalam Meningkatkan Pengetahuan Ibu. Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 300–304. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2.4669
  30. Sisco, S., Volland, P., & Gorin, S. (2005). Social work leadership and aging: Meeting the demographic imperative. Health and Social Work, 30(4), 344–347. https://doi.org/10.1093/hsw/30.4.344
  31. Sofingi, I. (2018). Pengaruh pelatihan terhadap pengetahuan tentang gizi buruk dan inter-profesional collaboration. Jurnal Gizi Indonesia, 11(1), 61–71.
  32. Sukanti, S., & Faidati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman. Jurnal Caraka Prabu, 5(1), 91–113. https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.418
  33. Tampubolon, D. (2020). Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi. Jurnal Kebijakan Publik, 11(1), 25. https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.25-32
  34. Yustiana, Kurnia and Nuryanto, N. (2014). Perbedaan Panjang Badan Bayi Baru Lahir Antara Ibu Hamil KEK dan Tidak KEK. Journal of Nutrition Collage, Vol. 3(No.1), 235–242.
  35. Jurnal.id. (2022). 7 Jenis Pelatihan dan Pengembangan SDM Bagi Perusahaan. https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-pelatihan-dan-pengembangan-sdm-bagi-perusahaan/
  36. Reza, M. (2021) Manfaat Media Pembelajaran Menurut Kemp dan Dayton, Mandandi.com. https://www.mandani.com/2021/02/manfaat-media-pembelajaran-menurut-kemp-dayton.html?m=1
  37. Roisulhaq. (2021). 5 Model Pembelajaran Daring Terbaik Saat Ini. roisulhaq.blogspot.com
  38. Saeran, S. (2022), Subsidi Bunga Pinjaman UMKM Solusi Cerdas di Tengah Pandemi., https://cMczone.com/2022/07/09/subsidi-bunga-pinjaman-umkm-solusi-cerdas-di-tengah-pandemi/
  39. Suryana, A (2008) Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi, Faktor Pendukung Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia. Jurnal pangan, 2008-jurnalpangan.com.
  40. World Health Organization. (2010). World Health Statistics 2010. https://apps.who.int/iris/handle/10665/44292
  41. Peraturan Perundang-Undangan
  42. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  43. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  44. UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal,
  47. Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
  48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
  49. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI, Nomor 12. Tahun 2021 tentang; Rencana aksi Nasional Percepatan Penurunan angka stunting Indonesia tahun 2021-2024.
  50. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2021 tentang; RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.
  51. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau.
  52. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 423 Tahun 2021 tentang; Tim Percepatan; Penurunan stunting dan Tim Panelis Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Konvergensi Stunting
  53. Perjanjian Kerjasama Antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri dengan Kepala BPSDM Provinsi Kepri,. Nomor: 0950/HK.03,01/J.10/2022, Nomor: 04/MOU/BPSDM:/IV/2022. Tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kepri Dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.