Journal of Public Policy and Applied Administration

Evaluasi Kebijakan Program Tugas Belajar ke Luar Negeri pada Masa Kedaruratan

Tri Mulatasih, Ratri Istania, Mala Sondang Silitonga — Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tugas belajar ke luar negeri selama masa kedaruratan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi implementasi kebijakan program tugas belajar ke luar negeri pada masa kedaruratan. Pertama, kebijakan pembatasan perjalanan internasional menyebabkan tertundanya keberangkatan bagi penerima tugas belajar ke luar negeri. Kedua, perubahan prosedur administratif yang mendadak dan kurangnya koordinasi lintas lembaga mengakibatkan kebingungan dan keterlambatan proses administrasi tersebut. Ketiga, digitalisasi administrasi yang belum merata menimbulkan kesenjangan adaptasi teknologi di antara ASN khususnya bagi penerima tugas belajar ke luar negeri. Keempat, efisiensi anggaran tidak diikuti oleh evaluasi terhadap efektivitas capaian pembelajaran maupun kontribusi terhadap pengembangan kapasitas ASN secara holistik. Kelima, keterbatasan perangkat daring dan akses internet memperburuk kondisi pembelajaran jarak jauh tanpa dukungan yang memadai dari institusi pengirim. Rekomendasi hasil penelitian ini dapat memberikan dasar bagi perumusan kebijakan publik dalam sektor pengembangan SDM aparatur dalam kerangka membangun tata kelola kebijakan yaitu perlunya strategi kebijakan yang lebih adaptif, berorientasi pada keberlanjutan, serta responsif terhadap situasi darurat agar tujuan strategis program tugas belajar tetap tercapai dalam kondisi kedaruratan.

Kata Kunci: evaluasi kebijakan; tugas belajar; ASN; pandemi Covid-19; kebijakan publik.

Strategi Perlindungan Finansial Sebagai Alternatif Pembiayaan Asuransi Barang Milik Negara di Kementerian Keuangan

Cahya Agus Ismir, Neneng Sri Rahayu, Ratri Istania — Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0700

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia. Kerentanan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi berdampak langsung terhadap keberlangsungan pelayanan publik akibat kerusakan infrastruktur dan Barang Milik Negara (BMN). Pemerintah telah menerapkan skema asuransi BMN sejak 2019 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019, namun cakupan asuransi masih sangat terbatas baik secara nilai maupun jumlah objek yang dipertanggungkan. Keterbatasan kapasitas fiskal negara memperkuat urgensi untuk mengeksplorasi alternatif pembiayaan asuransi yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alternatif strategi perlindungan finansial terhadap BMN dan merumuskan skema pembiayaan yang efektif dan efisien. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur terhadap praktik internasional seperti Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI), Catastrophe Bonds, dan Sovereign Wealth Funds, penelitian ini menemukan bahwa diversifikasi skema pembiayaan melalui sinergi anggaran, reasuransi pemerintah, dana cadangan bencana, dan pembiayaan berbasis pasar merupakan langkah strategis. Temuan ini memberikan rekomendasi penting bagi pembuat kebijakan di Kementerian Keuangan untuk membangun sistem perlindungan aset negara yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang guna memastikan kesinambungan pelayanan publik pascabencana.
Kata Kunci: Asuransi BMN, pembiayaan alternatif, perlindungan finansial, bencana alam, manajemen risiko fiskal, DRFI, Kementerian Keuangan.

Analisis Kebijakan Efisiensi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Barang Bukti di Komisi Pemberantasan Korupsi

Ichsan Hanafi, Firman Hadi Rivai, Mala Sondang Silitonga — Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0700

Eksekusi barang bukti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan secara proaktif oleh jaksa. Implementasi efisiensi telah berjalan sejak September 2024 hingga saat ini. Hasilnya, pada semester pertama tahun 2025, efisiensi tersebut tidak mengurangi efektivitas eksekusi barang bukti. Melalui pendekatan variabel Edward, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan efisiensi, antara lain: (1) eksekusi barang bukti yang dikembalikan atau terlampir dalam berkas perkara, yang dapat diselesaikan melalui diskresi pimpinan; (2) barang bukti rampasan yang memerlukan koordinasi dengan instansi lain; serta (3) keterbatasan sumber daya manusia dan hilangnya insentif, yang mengakibatkan penurunan efektivitas dan lamanya waktu penyelesaian eksekusi. Selain itu, pelaporan pelaksanaan yang masih dilakukan secara lisan dan belum tersedianya data rekapitulasi eksekusi menyebabkan pengawasan menjadi kurang optimal. Hal ini berdampak pada efisiensi prioritas pelaksanaan eksekusi. Untuk mengoptimalkan efisiensi eksekusi barang bukti di KPK, beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi: (1) penyediaan informasi rekapitulasi data dan progres eksekusi; (2) inventarisasi masalah untuk dibahas dengan instansi terkait; (3) pengajuan insentif bagi pegawai; dan (4) melakukan relokasi anggaran dan pengembangan sistem informasi.

Kata Kunci: Eksekusi; Barang Bukti; Efisiensi; KPK

Strategi Penempatan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi

Irene Margaretha, Bambang Giyanto, Ridwan Rajab — Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0700

Hadirnya Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2020 berdampak dalam penempatan pejabat fungsional Analis Keimigrasian pada Ditjen Imigrasi. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) orang Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian pada Unit Kerja Sekretariat Ditjen Imigrasi. Padahal, Sekretariat Ditjen Imigrasi merupakan unit kerja yang tidak terdapat tugas dalam lingkup analisis keimigrasian. Penempatan pejabat fungsional Analis Keimigrasian di luar tugas analisis keimigrasian akan menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dan dikembangkan sebelumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjelaskan pola penempatan jabatan fungsional analis keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi dan strategi dalam penempatan jabatan fungsional analis keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan jabatan fungsional analis keimigrasian belum optimal, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: ketidaksesuaian antara kompetensi analis dengan tuntutan tugas/jabatan, kurangnya pengembangan kompetensi bagi analis keimigrasian, dan belum optimalnya manajemen penempatan analis keimigrasian dalam organisasi. Untuk mengoptimalkan penempatan jabatan fungsional analis keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu menyusun strategi yang meliputi: melakukan analisis kebutuhan organisasi dan karakteristik analis keimigrasian, menerapkan konsep person-job fit dalam penempatan analis keimigrasian, mengembangkan kompetensi analis keimigrasian melalui pelatihan dan pengembangan karir, mempertimbangkan faktor-faktor organisasi dalam penyusunan strategi penempatan, serta melakukan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja analis keimigrasian.

Kata Kunci: Strategi, Penempatan Pegawai, Analisis Keimigrasian

Peran Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam Memperkuat Kemitraan Internasional sebagai Upaya Memanfaatkan Penelitian dan Inovasi Untuk Indonesia Maju

Raden Dwiarto, Nurliah Nurdin, R. Luki Karunia — Fri, 27 Mar 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini menganalisis peran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam penguatan kemitraan riset dan inovasi internasional, dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. BRIN, yang telah berusia empat tahun, memandang peran dan dukungan mitra luar negeri sangat penting dalam aktivitas pengembangannya, yang bertujuan memanfaatkan penelitian dan inovasi untuk mewujudkan Indonesia maju. Dengan menggunakan metode studi literatur untuk menggambarkan karakter dan konsep kemitraan internasional yang diterapkan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing, selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan. Penulis menganalisis perkembangan aktivitas kemitraan luar negeri BRIN berdasarkan pengalaman dalam menangani masalah, yang kemudian menghasilkan perbaikan, peningkatan, dan penguatan program. Data diolah secara kualitatif berdasarkan sumber-sumber jurnal terdahulu dan publikasi ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak kemajuan dalam peran BRIN untuk memperkuat kemitraan internasional dalam rentang waktu empat tahun. Setelah beberapa lembaga penelitian bergabung menjadi BRIN, terjadi penyesuaian signifikan, termasuk revisi dokumen dan penyesuaian payung hukum kerja sama internasional. Peran BRIN menjadi krusial dalam menyusun aturan dan petunjuk pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan yang muncul selama realisasi kemitraan luar negeri yang kurang lancar sebelumnya. BRIN mengarahkan kemitraan internasional di bidang penelitian dan pengembangan agar lebih fokus pada riset dan inovasi. BRIN berperan sebagai koordinator dan fasilitator untuk para peneliti dalam meningkatkan kemitraan global, terutama mengingat rendahnya kolaborasi penelitian Indonesia dengan badan penelitian global sebelumnya. Arah kemitraan yang didorong BRIN mencakup riset dan publikasi bersama, pengembangan kapasitas, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta bantuan teknis. Strategi yang diusulkan BRIN untuk memperkuat kerja sama antara lain identifikasi bentuk kerja sama (seperti hibah atau bantuan teknis) dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait mekanisme hibah luar negeri.

Kata Kunci: Kemitraan, Kolaborasi, Internasional.

COVER

JPLAN — Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0700

COVER

DAFTAR ISI

JPLAN — Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0700

DAFTAR ISI