Journal of Public Policy and Applied Administration

Cover

JPLAN — 2025-09-04

Cover

Daftar Isi

JPLAN — 2025-09-04

Daftar Isi

Kompetensi Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Metro Jaya

Maman Somantri — 2025-09-04

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui kompetensi pegawai dalam meningkatkan kinerja pada Bidang TIK PMJ. Hasil analisis yaitu: 1) Kompetensi Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Bidang TIK Polda Metro Jaya. Aspek yang diteliti: yaitu: (a) Aspek Pengetahuan, (knowledge), yaitu: pengetahuan pegawai sudah cukup baik, sebagian pegawai telah mengikuti pendidikan dan memiliki sertifikat, (b) Aspek Pemahaman (Understanding), yaitu: bagi pegawai secara aplikatif belum sepenuhnya memahami tugas pekerjaannya secara menyeluruh, (c) Aspek Kemampuan/Keterampilan (skill), yaitu: kemampuan kerja belum sepenuhnya menunjukkan kemampuan karena kurangnya kemampuan mereka. (d) Aspek Sikap (Attitude), yaitu: Secara aplikatif, bahwa sikap pegawai dalam bekerja telah memenuhi kualifikasi Meskipun intensitasnya masih rendah (e) Aspek Minat (Interest), yaitu: Pegawai yang memiliki minat cenderung bersemangat ditunjukkan oleh kesediaan mereka untuk berpartisipasi. 2) Strategi Dalam Meningkat Kinerja Pada Bidang TIK Polda Metro Jaya (a) Komunikasi perlu dilakukan pembenahan, (b) Motivasi sudah berjalan baik, meskipun masih terdapat persepsi informan menyatakan jarang memberi insentif, bonus, uang lelah. Melihat dari kesimpulan di atas, berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang diharapkan untuk dipertimbangkan: 1) Kompetensi Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Bidang TIK Polda Metro Jaya. (a) Diupayakan ruang untuk pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. (b) memfasilitasi pegawai dalam bekerja agar lebih memahaminya (c) Untuk meningkatkan kemampuan untuk dapat menjaga konsistensi pegawai dalam bekerja. (d) Diharapkan bahwa sikap kesetiaan dan kesadaran yang dapat memaksimalkan kinerja. (e) Untuk meningkatkan minat kerja diharapkan untuk dapat memberikan kesempatan pegawai bekerja sesuai dengan minat dan kesempatan untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya. 2) Strategi Dalam Meningkat Kinerja Pada Bidang TIK Polda Metro Jaya. (a) Hendaknya atasan lebih meningkatkan komunikasi, dapat mengerti dan paham tentang tugas yang diberikan (b) Diharapkan lebih menerapkan budaya system reward, agar dapat menjadi motivator bagi pegawai dalam bekerja.

Kata Kunci: Kompetensi Pegawai, Kinerja

Pengamanan Barang Milik Negara Melalui Asuransi Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Buyung Widyatama — 2025-09-04

Penelitian bertujuan menggali faktor-faktor pengamanan BMN gedung dan bangunan melalui Asuransi BMN pada KLHK serta merumuskan model pengamanan BMN gedung dan bangunan melalui Asuransi BMN pada KLHK. Metode menggunakan studi kasus (case study) melalui pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui telaah dokumen dan wawancara. Faktor kelembagaan, budaya, keterjangkauan, kesadaran dan pengetahuan, serta proses asuransi dan kepercayaan menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya pengamanan BMN melalui asuransi pada KLHK. Faktor kelembagaan menunjukkan telah dimilikinya Surat Kepala Biro Umum perihal Pengasuransian BMN Tahun Anggaran 2021. Faktor budaya menggambarkan walaupun berada pada Indeks Risiko Bencana kategori tinggi dan pernah terjadi bencana alam belum menjadi pemicu pengasuransian BMN. Faktor keterjangkauan menunjukkan KLHK sudah menganggarkan biaya pengasuransian BMN periode Tahun 2022 dan 2023. Faktor kesadaran dan pengetahuan menunjukkan belum sepenuhnya Satuan Kerja lingkup KLHK memahami Asuransi BMN serta kurangnya kesadaran pentingnya asuransi bencana. Faktor proses asuransi dan kepercayaan menunjukkan sosialisasi Asuransi BMN dari Perusahaan Asuransi Jasindo belum sampai ke tingkat tapak. Rekomendasi pengamanan BMN melalui Asuransi BMN pada KLHK adalah membangun komitmen bersama, membuat kembali surat pengasuransian BMN, memasukkan Asuransi BMN dalam PKPT, mengidentifikasi potensi atau kerawanan bencana serta merekapitulasi dan mendokumentasi riwayat bencana, membuat saluran pelaporan dampak bencana yang dialami, membuat sketsa perhitungan Premi Asuransi BMN, sosialisasi Asuransi BMN bersama BKF Kementerian Keuangan, BNPB dan Perusahaan Asuransi Jasindo, serta melakukan kegiatan diklat Asuransi BMN.

Kata kunci: Pengamanan; Barang Milik Negara (BMN); Asuransi Barang Milik Negara (Asuransi BMN)

Studi Implementasi Kebijakan Pelayanan Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat di Indonesia (Studi Kasus di Kementerian Agama)

Fehmi Kurnia — 2025-09-04

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pemberian izin pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia, dengan fokus pada regulasi, efisiensi, dan hambatan dalam proses perizinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Mengingat potensi zakat yang besar dan pentingnya peran LAZ dalam mendukung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat, penelitian ini menyoroti permasalahan yang timbul dari regulasi perizinan yang kompleks dan sering dianggap diskriminatif. Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, menggunakan data yang dikumpulkan melalui wawancara, studi literatur, dan analisis dokumen. Temuan utama menunjukkan bahwa regulasi perizinan yang berlaku menciptakan hambatan birokrasi bagi banyak calon LAZ, khususnya dalam hal penyusunan dokumen yang berlapis serta persyaratan administratif yang tinggi. Di samping itu, terdapat kesenjangan signifikan antara potensi zakat yang dihimpun oleh lembaga-lembaga resmi, seperti BAZNAS dan LAZ dengan dana zakat yang beredar secara langsung di masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya pendekatan regulasi yang lebih inklusif, efisien, dan transparan untuk mendorong pertumbuhan LAZ dan optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai rekomendasi, studi ini menyarankan penerapan strategi penguatan sumber daya manusia dan digitalisasi proses perizinan untuk mempercepat dan mempermudah prosedur perizinan LAZ. Peningkatan kompetensi pegawai serta integrasi teknologi dalam layanan perizinan diperkirakan dapat meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat sistem pengelolaan zakat di seluruh wilayah. Dengan penerapan regulasi yang lebih fleksibel dan responsif, diharapkan proses perizinan dapat mendukung efisiensi pengelolaan zakat yang berkelanjutan dan membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: kebijakan perizinan, Lembaga Amil Zakat, BAZNAS, regulasi zakat, pengelolaan zakat, digitalisasi

Efektivitas Pengelolaan Kawasan Mercusuar Cikoneng Anyer Sebagai Destinasi Pariwisata Yang Berkelanjutan

Rickayatul Muslimah — 2025-09-04

Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor – faktor yang menyebabkan efektivitas pengelolaan destinasi pariwisata Mercusuar Cikoneng Anyer masih rendah dan untuk merumuskan strategi untuk meningkatkan efektifitas pengelolaannya sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada sembilan orang informan kunci, observasi lapangan dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor-faktor penyebab rendahnya efektifitas tersebut. Pertama, kurang memadainya ketersediaan Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas (3A) pariwisata. Kedua, belum tersedianya dokumen rencana aksi pengelolaan destinasi pariwisata. Ketiga, belum optimalnya pelibatan masyarakat dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Berdasarkan kondisi dari ketiga faktor tersebut terjadi karena dari sisi fungsi pengelolaan seperti pada tahap pengorganisasian dan pengarahan, sedangkan untuk tahap perencanaan, koordinasi dan pengendalian sudah dilakukan meskipun belum secara intensif dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Rekomendasi penelitian ini dalam bentuk strategi yaitu pertama, membangun 3A yang memadai agar dapat mendorong dan memotivasi orang agar mengunjungi kawasan untuk mendapatkan pengalaman baru berupa nilai histori sejarah dan menikmati benda cagar budaya yang dilestarikan. Kedua, menyusun dokumen rencana aksi pengelolaan kawasan sehingga menghasilkan program jangka pendek, menengah dan panjang yang tepat sasaran sehingga terjamin keberlanjutan pengelolaan jangka panjang. Ketiga, strategi mendorong pelibatan masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar dapat menjawab kejelasan regulasi tentang aturan-aturan seperti pungutan atau retribusi yang selama ini menjadi permasalahan di kawasan ini. Keempat, strategi mengoptimalkan fungsi pengelolaan pada tahap pengorganisasian dan pengarahan pada lingkup destinasi yang lebih luas (lingkup Kawasan Wisata Anyer atau Kabupaten Serang) dengan membentuk tata kelola destinasi atau disebut Destination Management Organization.

Kata Kunci: Anyer, Mercusuar, Destinasi Pariwisata

Strategi Peningkatan Partisipasi Publik Dalam Menyampaikan Aspirasi Pada Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi (Studi Kasus Pada Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Bali)

Khalizzad Khalis — 2025-09-04

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi di Kantor DPD RI di ibu kota provinsi, serta merumuskan strategi peningkatan partisipasi publik. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, sebagai lembaga representasi daerah, menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan survei nasional pada tahun 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap DPD RI berada di urutan rendah dibandingkan lembaga negara lainnya. Rendahnya kepercayaan ini berpotensi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang penting untuk pembuatan kebijakan yang responsif. Hambatan-hambatan yang ditemukan meliputi tiga aspek utama: budaya dan kebiasaan masyarakat, proses administratif, dan teknik partisipasi. Dari segi budaya, masyarakat cenderung lebih mengandalkan interaksi personal dengan anggota DPD RI dibandingkan jalur formal, terutama karena kurangnya sosialisasi dan akses yang terbatas di wilayah terpencil. Dari aspek proses administratif, hambatan utama adalah kurangnya SOP yang jelas, rendahnya literasi digital, serta minimnya transparansi dan dokumentasi. Dari sisi teknik partisipasi, keterbatasan anggaran dan SDM menghambat penggunaan metode digital yang lebih inklusif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, tiga pendekatan diusulkan: penguatan dan edukasi masyarakat melalui peningkatan sosialisasi media digital, pelatihan literasi digital, dan optimalisasi platform digital; mendidik ulang administrator dengan memperkenalkan SOP yang jelas dan meningkatkan kapasitas SDM; serta mengaktifkan sistem administratif melalui peningkatan transparansi dan pelaporan aspirasi. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik yang lebih inklusif dan efisien.

Kata Kunci: partisipasi publik, DPD RI, budaya masyarakat, proses administratif, teknik partisipasi, literasi digital, sosialisasi.