Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik

Cover dan Daftar Isi

2025-12-16T20:58:01+07:00

Cover dan Daftar Isi

Kebijakan Pembangunan Akses Listrik Berbasis Stasiun Pengisian untuk Desa Tertinggal dalam Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Indonesia

2025-12-16T20:59:12+07:00

Indonesia sebagai negara berkembang mengalami kesulitan dalam menyediakan akses listrik yang cukup bagi seluruh penduduknya yang tersebar. Dengan wilayah yang membentang 5.150 km dan total area 1,9 juta km², pembangunan akses listrik untuk setiap rumah tangga di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) akan memerlukan banyak biaya investasi, terutama karena kondisi geografisnya yang terdiri dari pulau-pulau terpencil atau perhutanan yang sulit dijangkau. Saat ini masyarakat terpaksa menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang memiliki biaya modal dan operasional yang tinggi karena belum terjangkaunya daerah tersebut oleh jaringan listrik eksisting. Kepemilikan PLTD terbatas dan bergantung pada keberadaan bahan bakar yang tersedia. Harga jual listrik dari PLTD ini dapat mencapai 2-3 kali lipat lebih mahal dibandingkan rata-rata daerah di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki potensi energi terbarukan lokal seperti energi surya yang berlimpah karena berada di jalur khatulistiwa memiliki penyinaran matahari hampir sepanjang tahun. Oleh karena itu pemanfaatan energi surya menjadi sangat prospektif untuk diterapkan pada daerah yang belum memiliki akses listrik.

Untuk mengurai masalah diatas, terdapat alternatif kebijakan pembangunan akses listrik dalam bentuk Stasiun Pengisian Tenaga Listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berfungsi mengisi energi listrik yang dihasilkan ke dalam tabung listrik yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Mekanisme distribusi kepada konsumen dilakukan layaknya penjualan tabung gas LPG atau galon air mineral. Kebijakan ini tidak memerlukan jaringan distribusi ke masyarakat sehingga mengurangi biaya investasi yang besar. Proses pengisian tabung listrik dilakukan dengan konsep penukaran baterai untuk meminimalisir waktu pengisian. kebijakan ini merupakan alternatif pembangunan akses listrik yang ramah lingkungan dan bebas bahan bakar fosil. Biaya yang dihasilkan lebih murah dibandingkan dengan pembangunan akses listrik konvensional dan energi listrik dapat didistribusikan dengan kapasitas besar, daya mobilitas tinggi, dan lebih efisien karena penurunan rugi-rugi daya akibat konversi tegangan searah (DC) menjadi tegangan bolak balik (AC) yang ada pada konsep pembangunan akses listrik konvensional.

Keywords: Akses Listrik, Stasiun Pengisian Tenaga Listrik, Tabung Listrik.

Analisis Strategi Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2025-12-16T21:04:56+07:00

Penelitian ini menganalisis strategi penguatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kabupaten Asahan dengan studi kasus RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran. Latar belakang penelitian adalah fluktuasi nilai PEKPPP Kabupaten Asahan dan rendahnya capaian indeks RSUD HAMS. Tujuannya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, menganalisis kondisi aktual, serta merumuskan strategi perbaikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan telaah dokumen, dengan analisis data model interaktif Miles & Huberman. Hasil menunjukkan kelemahan utama pada sistem informasi, pengelolaan pengaduan, dan inovasi layanan, dipengaruhi keterbatasan SDM, integrasi data, dan partisipasi publik. Strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan kapasitas SDM, pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik terintegrasi, reformulasi kebijakan berbasis aspirasi, dan penguatan mekanisme pengaduan.

Kata Kunci: PEKPPP, strategi pelayanan publik, RSUD HAMS, Kabupaten Asahan

Inclusive Leadership and Bureaucratic Reform for Local Government Resilience: A Study of Women’s Economic Empowerment and MSMEs in Special Region of Yogyakarta

2025-12-16T21:09:24+07:00

The goal of Indonesia's decentralised governance reforms was to make local communities more resilient and inclusive by making leadership more democratic and changing the way the government works. However, even after more than 20 years of restructuring, many local governments continue to struggle with adapting and incorporating women, particularly when it comes to supporting women-run micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). This study analyzes the interplay between inclusive leadership and bureaucratic reform in influencing the resilience of local governance in the Special Region of Yogyakarta (DIY), a province recognized for its political stability within an asymmetric decentralization framework. This research is using qualitative-descriptive method that combines document analysis, policy review, and secondary data triangulation. Our studies shows that Yogyakarta's stability has helped keep the government running smoothly, but it has also caused bureaucratic inertia that makes it harder to be more open and innovative. While the region's government talks a lot about participatory decision-making, openness, and accessibility that are mostly just words and not real policies. From the findings, we suggests a framework that connects the inclusive leadership and resilient governance. It emphasises the need for gender-responsive policy co-creation, inclusive budgeting, and participatory mechanisms. It is to give women-owned MSMEs more power. It also requiring "Inclusivity Impact Assessments," setting up a Resilient Support Unit, and making shared decision-making structures a part of the bureaucracy. The overall findings contribute to the discourse on how making governance more inclusive can help transform political stability into genuine adaptive resilience.

Keywords: Inclusive leadership, bureaucratic reform, resilient governance, women’s empowerment, MSMEs, Yogyakarta, Indonesia.

Analisis Keberlanjutan dalam Pengelolaan Program Bank Sampah Asri di RW 02, Kelurahan Malaka Sari, Jakarta Timur

2025-12-16T21:16:08+07:00

Timur, yang telah beroperasi sejak tahun 2011 sebagai inisiatif pengelolaan sampah berbasis komunitas. Program ini berkontribusi pada pengurangan volume sampah, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat melalui pemilahan sampah, pengolahan sampah organik menjadi kompos, pembuatan produk daur ulang, serta urban farming. Kerangka teori yang digunakan meliputi model pemberdayaan komunitas, pendekatan ekonomi sirkular, dan kebijakan lingkungan (PERGUB DKI Jakarta No. 33/2021). Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, dokumen kebijakan, survei kepuasan masyarakat, dan wawancara mendalam dengan pengelola serta nasabah Bank Sampah Asri. Analisis terfokus pada aspek kelembagaan, sistem operasional, partisipasi masyarakat, kelayakan ekonomi, dan kolaborasi multi pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat kepuasan konsumen terhadap mekanisme penyetoran dan pelaksanaan program mencapai lebih dari 75%; (2) pemilahan organik dan anorganik rutin dilakukan, namun masih memerlukan peningkatan edukasi serta fasilitas pendukung seperti timbangan digital dan buku tabungan elektronik; (3) insentif ekonomi melalui sistem “tabungan sampah” menciptakan tambahan pendapatan yang signifikan bagi nasabah, khususnya keluarga kurang mampu; dan (4) kemitraan dengan sektor swasta, lembaga pemerintah, dan asosiasi bank sampah memperkuat akses sumber daya serta transfer teknologi. Program ini selaras dengan SDGs 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan), 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab), dan 17 (Kemitraan untuk Tujuan Murni), namun tantangan utama mencakup keterbatasan dukungan pemerintah daerah dan perlunya penguatan regulasi, terutama dalam implementasi PERGUB DKI No. 33 Tahun 2021. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan peningkatan kapasitas teknis melalui pelatihan berkala (kompos, biopori, eco-enzyme), penguatan dukungan kebijakan lokal, digitalisasi sistem pencatatan, serta pengembangan jaringan Bank Sampah Induk untuk memperluas skala ekonomi sirkular dan memastikan kesinambungan program.

Kata Kunci: Bank Sampah Asri, program kemiskinan, pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, ekonomi sirkular, SDGs, kebijakan lingkungan.

Menata Pegawai Non-ASN Pasca Kebijakan UU ASN 2023: Studi Pendahuluan tentang Precarity, Job Security, dan Tantangan Pekerjaan Layak di Sektor Publik

2025-12-16T21:22:08+07:00

Keberadaan pegawai non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) masih menjadi isu struktural dalam tata kelola sumber daya manusia sektor publik di Indonesia. Meskipun kebijakan penataan kepegawaian terus dilakukan, jutaan pegawai non-ASN masih bekerja dalam kondisi rentan yang ditandai oleh ketidakpastian status kerja, keterbatasan perlindungan sosial, dan rendahnya keamanan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesejahteraan dan keamanan kerja pegawai non-ASN serta memahami bagaimana precarity dan pemenuhan prinsip Decent Work Agenda memengaruhi job security melalui lensa psychological contract. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multipel pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan studi dokumen kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai non-ASN merupakan aktor kunci dalam penyelenggaraan pelayanan publik, namun bekerja dalam kondisi kerja yang bersifat precarious. Pemenuhan prinsip pekerjaan layak masih bersifat parsial, terutama dalam aspek upah layak, perlindungan sosial, pengembangan karier, dan kepastian kerja. Kondisi tersebut memicu ketidakseimbangan psychological contract antara pegawai dan organisasi, yang tercermin dalam persepsi pelanggaran kontrak psikologis dan melemahnya rasa aman kerja. Rendahnya job security berdampak pada kondisi psikologis, motivasi, dan potensi penurunan kualitas kinerja pegawai non-ASN. Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan pegawai non-ASN tidak dapat dipahami semata sebagai isu administratif, melainkan sebagai persoalan ketenagakerjaan sektor publik yang berdampak langsung pada efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian manajemen SDM publik dengan mengintegrasikan konsep precarity, Decent Work Agenda, psychological contract, dan job security. Secara praktis, temuan penelitian menekankan pentingnya kebijakan transisi penataan non-ASN yang berkeadilan, berbasis pekerjaan layak, dan berorientasi pada perlindungan keamanan kerja.

Kata kunci: pegawai non-ASN; precarity; Decent Work Agenda; psychological contract; job security.