Jurnal Good Governance

Analisis Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Sarlin Duka — 2026-09-28

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN serta kontribusinya terhadap pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pejabat BKPSDM, pimpinan OPD, dan ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi telah dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar, serta pelatihan berbasis teknologi informasi. Pelaksanaannya didukung oleh komitmen pemerintah daerah, penerapan sistem merit, dan pemanfaatan teknologi informasi, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, pemerataan kesempatan pelatihan, serta kesesuaian materi dengan kebutuhan jabatan. Berdasarkan persepsi informan dan observasi pelaksanaan tugas, pengembangan kompetensi diindikasikan berkontribusi positif dalam meningkatkan kemampuan teknis dan digital ASN serta kelancaran prosedur administrasi pelayanan publik .Oleh karena itu, pengembangan kompetensi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan organisasi.

Implikasi Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I di Lembaga Administrasi Negara Tahun 2025

Frits Wiratama Hutagalung — 2026-09-28

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai bagian dari pengelolaan fiskal nasional. Penerapan efisiensi anggaran memunculkan respons beragam. Sebagian pemangku kepentingan menilai adanya potensi penurunan kapasitas pembangunan daerah, sedangkan pihak lain memandang kebijakan tersebut relevan bagi rasionalisasi fiskal, penguatan stabilitas keuangan nasional, serta penataan ulang sektor prioritas. Kondisi tersebut menunjukkan potensi implikasi terhadap penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional di Lembaga Administrasi Negara tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi efisiensi anggaran terhadap penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I menggunakan pendekatan value for money, yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Data dikumpulkan di bulan November 2025 melalui wawancara dan telaah dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik model Braun dan Clarke. Hasil penelitian menunjukkan penyesuaian metode pembelajaran, termasuk pengalihan sebagian sesi klasikal ke daring, perubahan benchmarking menjadi daring, serta penyesuaian honor instruktur/fasilitator pada angkatan PKN I-A. Dokumen anggaran menunjukkan bahwa alokasi anggaran bagi angkatan PKN I-B dan PKN I-C diblokir sepenuhnya, namun pelaksanaannya tetap diupayakan melalui kolaborasi lintas sektor. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran mendorong penyesuaian sumber daya dan proses penyelenggaraan. Namun, keberlanjutan seluruh angkatan dan mutu pembelajaran belum dapat disimpulkan berdasarkan bukti tersedia.

Dinamika Literasi Politik dan Pengawasan Pemilu Partisipatif Generasi Muda pada Pemilu Serentak 2024: Sebuah Analisis Kebijakan dengan Pendekatan Struktural dan Kultural

Ike Meisye Laksmi — 2026-09-28

Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi momentum penting konsolidasi demokrasi Indonesia. Dari 204.807.222 warga yang memiliki hak pilih, sekitar 55%–56,45% atau lebih dari 114 juta orang berasal dari Generasi Z dan milenial. Besarnya proporsi ini menunjukkan potensi pengaruh pemilih muda, tetapi jumlah pemilih tidak otomatis mencerminkan kualitas keterlibatan. Partisipasi demokratis juga membutuhkan pemahaman isu, regulasi, hak dan kewajiban politik, serta kemampuan menilai informasi secara kritis. Dengan kerangka CIPP, konsep civic literacy Milner, partisipasi politik Budiardjo, dan perspektif modal sosial Putnam serta habitus Bourdieu, kajian ini mengevaluasi program pengawasan partisipatif, capaian, dan hambatan struktural-kultural pada Pemilu 2024. Program seperti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan komunitas pengawas memperluas jaringan akar rumput, tetapi capaian kualitatif masih menghadapi keterbatasan literasi digital, asimetri informasi, polarisasi algoritmik, serta hambatan teknis-yuridis pelaporan. Kajian ini merekomendasikan pendidikan politik konstruktivistik, jurnalisme warga, dan pelibatan broker legitimasi kultural untuk memperkuat demokrasi substansial.