Jurnal Good Governance

Cover

JGG — 2026-04-30

Cover

Daftar Isi

JGG — 2026-04-30

Daftar Isi

Korupsi Jual Beli Jabatan: Potret Gagalnya Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan ASN Profesional

Silka Sulistia — 2026-04-30

Sebuah bentuk korupsi yang sangat merugikan dan merusak integritas birokrasi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan merupakan korupsi yang berbentuk jual beli jabatan di dalam birokrasi pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. kuranganya di lakukan pengawasan terhadap birokrasi, penegakan hukum yang tidak kuat, rutinitas sistem birokrasi yang sering tidak terkontrol serta minimnya profesionalitas ASN semua itu merupakan komponen penyebab terjadinya tindak korupsi jual beli jabatan. Konsekuensi yang di dapatkan secara jangka panjang dari praktik jual beli jabatan akan merugikan masyarakat, rusaknya sistem birokrasi serta menurunnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk pencegahan korupsi, yaitu di dalamnya mencakup perbaikan sistem rekrutmen ASN yang berbasis dengan sistem merit, adanya pengawasan secara internal, dibentuknya pendidikan tentang korupsi sejak dini, serta kepemimpinan yang berintegritas. Dalam penelitian ini dipertegas adanya kolaborasi anatara penegakan hukum, budaya korupsi, partisipasi masyarakat dalam menciptakan sistem birokrasi yang akuntabel dan transparan.

Tantangan Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Sertifikasi

Porman Lumban Gaol — 2026-04-30

Penelitian ini mengkaji rendahnya peningkatan kompetensi individu Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan fokus pada peran sertifikasi sebagai alat ukur yang terstandarisasi dan terukur. Sertifikasi menjadi kunci dalam meningkatkan profesionalisme ASN dan legitimasi kemampuan yang berdampak positif pada kinerja dan pelayanan publik. Dampak positif dari peningkatan kompetensi ASN meliputi peningkatan produktivitas, inovasi, dan adaptabilitas terhadap teknologi serta kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, jika peningkatan kompetensi tidak teratasi, maka terjadi stagnasi birokrasi, penurunan kualitas layanan, serta menurunnya kepercayaan publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk sertifikasi, pelatihan, motivasi, teknologi informasi, dan kebijakan manajemen SDM. Data perbandingan peningkatan kompetensi ASN dari tingkat dunia, ASEAN, Indonesia, dan sektor perusahaan menunjukkan perlunya integrasi teknologi dan pelatihan sertifikasi untuk hasil maksimal. Teori pengembangan sumber daya manusia dan manajemen kompetensi diaplikasikan untuk mengukur dan menjelaskan hubungan antar variabel. Penelitian ini menghadirkan novelty dalam mengintegrasikan variabel-variabel tersebut dalam satu model evaluasi berbasis teknologi yang komprehensif dan aplikatif untuk birokrasi Indonesia. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pengelolaan kompetensi ASN yang berkelanjutan dan efektif.

Kebebasan Berpendapat dan Digital Governance: Pembatasan Media Sosial Pemilu 2024 Terhadap Demokrasi di Era Digital Indonesia

Rifky Attariansyah — 2026-04-30

Penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan media sosial sebagai instrumen tata kelola selama Pemilihan Umum 2024 dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi di era digital. Permasalahan penelitian mengidentifikasi tenssi antara hak konstitusional dan kebutuhan keamanan dalam konteks elektoral, khususnya menginvestigasi transformasi ekspresi publik di bawah regulasi komunikasi digital. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus yang mengintegrasikan analisis dokumen kebijakan resmi dan liputan media massa, dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap pejabat pemerintah, pengamat politik, aktivis media sosial, dan pengguna internet. Pendekatan multi-sumber ini memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai persepsi, praktik, dan dampak pembatasan media sosial selama periode elektoral. Temuan penelitian mengungkapkan kompleksitas signifikan dalam tata kelola komunikasi digital yang bernavigasi di tengah evolusi ruang publik dan kemajuan teknologi, menunjukkan efek terukur pada demokrasi partisipatif dan kebebasan sipil. Penelitian ini berkontribusi pada keilmuan politik dengan memajukan pengetahuan tentang tata kelola digital di negara demokrasi berkembang, khususnya mengungkap tantangan dalam menyeimbangkan keamanan elektoral dengan kebebasan fundamental. Studi ini menyimpulkan bahwa regulasi media sosial dalam pemilu menghadirkan dilema tata kelola kritis yang memerlukan kalibrasi cermat antara kepentingan keamanan dan prinsip demokratis. Temuan ini menyediakan rujukan esensial bagi akademisi dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan legislasi media sosial yang sekaligus menjamin integritas elektoral dan menghormati kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis kontemporer.

Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Penyusunan Standar Pelayanan berdasarkan PermenpanRB No 15 tahun 2014 pada Kantor Kelurahan Cabenge Kacamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng

Andi Muh Ridho Ramadana — 2026-04-30

Penelitian ini mengambarkan penyusunan dan penetapan standar pelayanan pada kelurahan cabenge sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta mewujudkan pemerintah yang baik dan kesejahteraan masyarakat terwujud. Kelurahan Cabenge kabupaten soppeng sebagai penyedia pelayanan belum mampu menyusun standar pelayanan dan belum terpublikasi informasi pelayanan, melalui penelitian ini menyusun standar pelayanan dan memberikan pemahaman bagi aparat kelurahan mengenai penyusunan standar pelayanan, metode dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, telaah dokumen serta melakukan diskusi grup terfokus (fgd). Hasil dari penelitian yakni menghasilkan 7 (tujuh) standar pelayanan, antara lain, layanan Surat pengantar akta kelahiran, layanan surat keterangan catatan kepolisian, layanan Surat keterangan berpenghasilan, layanan Surat keterangan tidak mampu, layanan Surat keterangan usaha, serta surat pengantar izin keramaian dan Surat keterangan domisili. Penyusunan standar pelayanan ini mengacu pada PERMENPAN RB Nomor 15 Tahun 2014, selanjutnya peneliti menetapkan maklumat pelayanan dan penerapan standar pelayanan melalui sosialisasi sebagai bentuk komitmen aparat Kelurahan Cabenge da?am memberikan pelayanan yang berkualitas.

Perancangan Tata Kelola Data pada Sistem Data Reviewer di Lembaga Riset Pemerintah Indonesia

R Praditya Priyanto — 2026-04-30

Pengelolaan data Reviewer memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas dan akuntabilitas proses penilaian ilmiah di lembaga riset pemerintah. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan data Reviewer sering menghadapi permasalahan berupa fragmentasi data, duplikasi, ketidakkonsistenan atribut, serta ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menganalisis penerapan kerangka data governance pada pengelolaan Data Reviewer di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Design Oriented Research melalui studi kasus, dengan artefak penelitian berupa Business Case, Program Charter, dan Data Governance Charter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi ketiga artefak tersebut mampu membentuk kerangka data governance yang komprehensif, mencakup struktur peran, proses pengelolaan data, kebijakan dan standar data, serta mekanisme pengendalian melalui indikator kinerja dan perjanjian tingkat layanan. Kerangka yang dirancang berpotensi meningkatkan kualitas dan konsistensi data Reviewer, mempercepat proses penugasan Reviewer, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan data. Penelitian ini berkontribusi pada literatur data governance dengan menghadirkan studi kasus penerapan data governance pada fungsi pendukung proses ilmiah di lembaga riset pemerintah serta memberikan implikasi praktis bagi institusi sejenis.

Negara Menguatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Implementasi Kebijakan Fiskal Ekspansif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Adinda Sekar Kinanthi — 2026-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan fiskal ekspansif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia selama pandemi Covid-19. Kajian ini menggunakan kerangka teori intervensi negara dari Musgrave (1989) dan teori rezim negara kesejahteraan dari Esping-Andersen (1990), yang bersama-sama menjelaskan peran negara dalam menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen terhadap regulasi, laporan resmi pemerintah, serta data lembaga negara untuk menilai efektivitas dan tata kelola kebijakan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif melalui Program PEN berhasil menahan kontraksi ekonomi dan memulihkan pertumbuhan secara bertahap, namun belum mencapai inklusivitas yang diharapkan akibat lemahnya koordinasi antar lembaga, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, dan keterbatasan kapasitas tata kelola fiskal. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya stimulus ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan institusional negara dalam mengelola kebijakan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kesimpulannya, keberlanjutan kebijakan fiskal pascapandemi menuntut penguatan tata kelola, integrasi data fiskal nasional, dan pengembangan mekanisme pembiayaan berkelanjutan sebagai dasar pembentukan negara kesejahteraan yang tangguh dan adaptif terhadap krisis.

Enhancing Timeliness and Compliance in Vendor Payment Processes: An Internship-Based Comparative Analysis of Digital Invoice Verification Challenges in Indonesia and Singapore

Yerischa Arishandi Putri — 2026-04-30

This study examines the implementation of digital invoice verification and its implications for payment timeliness and administrative compliance in a state-owned enterprise. Although digital financial systems are widely promoted to improve efficiency and accountability, empirical evidence on their operation in daily administrative practice remains limited. This study addresses this gap by analyzing the Vendor Invoice Portal (VIP) at PT PLN UP3 (Customer Service Unit) Serpong and exploring how administrative behavior and process governance influence verification outcomes. The study employs a qualitative case study design based on internship-based organizational research, utilizing field observations, document reviews, and limited interviews with supervisory staff. Comparative insights from Singapore's digital invoice framework are incorporated through secondary data and policy documents. The findings indicate that the VIP system has strengthened transparency, traceability, and formal accountability in the vendor payment process through standardized digital procedures. However, payment timeliness remains constrained by workload concentration near deadlines, document compliance issues, and coordination challenges among administrative actors. These constraints arise not from system deficiencies but from the interaction between the digital system and existing organizational practices. The study concludes that digital invoice verification should be understood as a governance process, not simply a technical solution, emphasizing the need for adequate administrative capacity, coordinated workflows, and supportive organizational practices to achieve effective digital financial governance.

Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor Leste

Augusto da Costa — 2026-04-30

Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor-Leste masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi serapan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program dan efektivitas kelembagaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan masih belum sepenuhnya merepresentasikan keadaan keuangan secara akurat, mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab belum optimalnya kualitas laporan keuangan pada INAP Timor-Leste serta merumuskan strategi peningkatan kualitas laporan keuangan lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas serta merumuskan upaya peningkatannya. Kerangka analisis mengacu pada enam dimensi kualitas pelaporan keuangan, yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap standar akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, transparansi dan akuntabilitas manajerial, serta komitmen manajemen oleh Tjiptono dan Diana (2019). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan sepuluh informan kunci. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan memerlukan penguatan kompetensi SDM, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan.

Strategi Penguatan SDM Aparatur untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai Program Strategis Pemerintah

Gusti Anisa Wulandari — 2026-04-30

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Namun, keberhasilan implementasi program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan infrastruktur, melainkan juga oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai pelaksana kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan SDM aparatur dalam mendukung pelaksanaan MBG secara efektif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan jurnal ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan SDM aparatur dapat dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu: (1) rekrutmen dan reskilling berbasis kompetensi, khususnya di bidang gizi, keamanan pangan, dan literasi digital; (2) penguatan sinergi lintas sektor melalui pendekatan collaborative governance; serta (3) peningkatan integritas dan sistem pengawasan berbasis kinerja. Selain itu, diperlukan dukungan kebijakan berupa pelatihan khusus bagi pejabat pengadaan, pelibatan tenaga lokal, serta penerapan insentif berbasis kinerja. Dengan strategi tersebut, diharapkan kapasitas aparatur pemerintah dapat meningkat sehingga mampu mendukung implementasi MBG secara optimal, transparan, dan akuntabel.