Jurnal Good Governance

Cover

2025-04-14T09:02:13+07:00

Cover

Daftar Isi

2025-04-14T09:06:24+07:00

Daftar Isi

Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK)

2025-04-14T09:08:23+07:00

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan best practice dan inovasi dalam Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK), menganalisis prasyarat keberhasilan, dan mengetahui tantangan dalam Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan data sekunder yang diambil dari laporan, artikel, dan internet untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh narasumber yang diwawancarai. Konsep teori untuk menilai sebuah best practice menggunakan teori (Prasojo, Eko, 2007) dengan beberapa kriteria. Hasil dari penelitian ini ditemukan dampak pada penataan sistem tata niaga yang integrasi, menghasilkan colaborative governance atau kemitraan bisnis antara importir dan eksportir khususnya komoditas beras, inovasi yang sangat bermanfaat bagi pemerintah, pelaku usaha, produsen, dan masyarakat dan memiliki payung hukum yang kuat, serta adanya komitmen pimpinan yang tinggi dari masing-masing Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, BULOG, INSW, dan Badan Pusat Statististik yang untuk menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa tantangan dan hambatan Inovasi Kebijakan Neraca Komoditas Beras Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK) yang ditemukan antara lain kesiapan dan komitmen semua stakeholders, pendetailan komoditas, sosialisasi penggunaan aplikasi, akurasi data stok awal dan stok dan belum dilakukan pemisahan total stok beras umum dan industri.

Kata Kunci: Best Practice; Inovasi; Kebijakan Publik, SINAS NK, Beras

Pelayanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM): Analisis Kinerja Pelayanan Publik Melalui Model Service Quality di Kota Denpasar

2025-04-14T09:14:33+07:00

Penelitian ini berfokus pada eksplorasi lebih lanjut mengenai kinerja dari pemanfaatan mesin ADM sebagai bentuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif dan analisis, dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan melalui teknik purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 18 informan. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja mesin ADM sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan pencetakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat berdasarkan indikator Model Service Quality. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, yaitu gangguan jaringan listrik, ketidakstabilan koneksi internet, proses aktivasi memakan waktu lama, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya SDM yang berfokus pada pelayanan mesin ADM, kendala teknis pada printer KIA, serta kurangnya pencatatan penggunaan mesin ADM oleh beberapa instansi. Hambatan pelayanan juga terjadi karena lambatnya teknisi Disdukcapil dalam menangani permasalahan atau perbaikan pada mesin ADM. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kinerja mesin ADM, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas jaringan internet, penyederhanaan proses aktivasi, intensifikasi sosialisasi, perawatan berkala pada perangkat keras, serta peningkatan sistem pelaporan dan koordinasi ke Disdukcapil. Sehingga penelitian ini menemukan bahwa kondisi fisik dan dan kualitas pelayanan melalui mesin ADM membutuhkan perhatian dan pemeliharaan berkala agar dapat mengoptimalkan kinerja pelayanan publik.

Kata kunci: kinerja; mesin ADM; pelayanan publik; digitalisasi

Pengelolaan Persediaan Aset Biologis pada Budidaya Perikanan: Literatur Review

2025-04-14T10:01:07+07:00

Keragaman komoditas pertanian, khususnya subsektor perikanan, memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, dalam pengelolaan aset biologis perikanan, banyak pelaku usaha masih menghadapi tantangan dalam penerapan standar akuntansi, terutama dalam pengukuran dan pelaporan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69. Salah satu permasalahan utama adalah pencatatan aset biologis yang belum dilakukan secara rinci, di mana sebagian besar usaha perikanan hanya mencatat biaya pemeliharaan dan hasil penjualan secara manual tanpa memperhitungkan transformasi biologis yang terjadi. Selain itu, pengukuran aset masih mengandalkan harga historis karena fluktuasi harga pasar dan dominasi tengkulak dalam penentuan harga ikan, sehingga penerapan nilai wajar sebagai metode standar akuntansi menjadi kurang relevan bagi sebagian besar pembudidaya. Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menganalisis implementasi PSAK 69 dalam usaha perikanan. Sumber data diperoleh dari berbagai penelitian terdahulu yang membahas aspek pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan aset biologis dalam subsektor perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PSAK 69 merekomendasikan penggunaan nilai wajar dalam pengukuran aset biologis, sebagian besar usaha perikanan lebih memilih metode biaya historis untuk menjaga stabilitas laporan keuangan. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap standar akuntansi menyebabkan pencatatan aset masih dilakukan secara sederhana tanpa memperhitungkan aspek depresiasi dan transformasi biologis. Kurangnya pengungkapan aset biologis dalam laporan keuangan juga berdampak pada rendahnya transparansi dan akurasi informasi yang dihasilkan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan implementasi metode pencatatan yang lebih sistematis agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Kata Kunci: aset biologis; perikanan; PSAK 69

Tantangan Kecerdasan Buatan Dalam Implikasi Kebijakan Pemerintah di Indonesia: Studi Literatur

2025-04-14T10:04:39+07:00

Kecerdasan buatan (AI) telah berkembang pesat dan menjadi salah satu faktor utama dalam transformasi digital di berbagai sektor, termasuk administrasi pemerintahan. Di Indonesia, pemanfaatan AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas kebijakan publik. Namun, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi yang belum memadai, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta dampak sosial dan etika yang perlu diperhatikan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dalam implementasi AI dalam kebijakan pemerintah Indonesia serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung penerapan AI secara efektif dan etis dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan, publikasi pemerintah, serta referensi akademik terkait implementasi AI dalam kebijakan publik. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tantangan utama, perbandingan dengan praktik internasional, serta evaluasi kebijakan yang telah diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi AI di sektor pemerintahan Indonesia meliputi aspek regulasi yang belum terstruktur dengan baik, keterbatasan infrastruktur teknologi dan SDM, serta kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pemahaman terhadap AI di kalangan pembuat kebijakan juga menjadi kendala. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan regulasi AI yang komprehensif, peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi, serta program edukasi dan pelatihan bagi aparatur negara agar dapat beradaptasi dengan perkembangan AI. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem AI yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Kebijakan Pemerintah, Tantangan Teknologi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Sustainable Human Resource Management

2025-04-14T10:13:40+07:00

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan prinsip sustainable human resource management dalam pengelolaan sumber daya manusia di Instansi Pemerintah. Sustainable human resource management merupakan pendekatan strategis yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan SDM. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa UU Nomor 20 Tahun 2023 telah mengadopsi beberapa prinsip sustainable human resource management, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Artikel ini memberikan rekomendasi perbaikan praktik sustainable human resource management yang berpotensi diterapkan di instansi pemerintah, seperti penguatan kapasitas SDM, integrasi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya sustainable human resource management. Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam perencanaan SDM, rekrutmen yang berkelanjutan, pengembangan SDM yang berkelanjutan, evaluasi kinerja berkelanjutan, kesejahteraan pegawai, keadilan dan transparansi, dan pengukuran dan pelaporan keberlanjutan

Kata Kunci: UU Nomor 20 Tahun 2023, Sustainable Human Resource Management, Sektor Publik.