Article Sidebar

Submitted
August 26, 2019
Published
August 26, 2019
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 547 Download : 503

Main Article Content

Abstract

Perlunya konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan dalam menciptakan good and clean governance, dilatarbelakangi maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, rendahnya kualitas pelayanan publik, tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas birokrasi belum optimal, tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi masih rendah, serta tingkat disiplin dan etos kerja pegawai sipil masih rendah, jumlah PNS yang berkualitas belum ideal, sehingga diperlukan kebijakan rasionalisasi pensiun dini. Kajian dalam tulisan ini bertujuan melakukan analisis kebijakan pensiun dini dan dampaknya dalam rangka peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan. Berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017, yang hanya mengenal pensiun dini dengan pemberhentian atas permintaan sendiri dan/atau pemberhentian sebagai akibat perampingan organisasi atau dikarenakan kebijakan pemerintah. Analisis kebijakan ini disusun melalui metode penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan dan analisis data sekunder, studi pustaka, pengalaman empirik dan wawancara. Hasil kajian ini merekomendasikan kebijakan uji kompetensi untuk menseleksi para PNS yang tidak berkinerja dan tidak kompeten.Keywords : kebijakan, pensiun, pensiun dini, kompetensi, uji kompetensi

Article Details

References

  1. Abnur, Asman. 2016. Jangan sampai ada PNS yang Gaptek. https://nasional.kompas.com. Diakses tanggal 13 Juli 2018.
  2. Chrisnandi, Yuddy. 2016. PNS yang tidak kompeten dan tak professional. https://m.detik.com. Diakses tanggal 13 Juli 2018.
  3. LAN RI, 2009. Kajian Kebijakan Publik. Modul 2, Diklat Kepemimpinan Tingkat II. Jakarta.
  4. Rewansyah, Asmawi. 2010. Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance, Jakarta : CV. Yusaintanas Prima.
  5. Setyabudi, Teguh. 2018. Kebijakan Pengembangan Kompetensi SDM ASN Pemerintahan Dalam Negeri. Bahan Paparan disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengembangan SDM. Kendari. 26 April 2018.
  6. Sormin, Sabar P. Kebijakan dan Implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Bahan Paparan Rapat Koordinasi Kepegawaian yang disampaikan Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian. Badan Kepegawaian Negara. Banda Aceh : 21 Mei 2018.
  7. Suryanto, Adi. 2018. Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara. Bahan Paparan disampaikan pada Rakor Pengembangan SDM Aparatur BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Kendari : 26 April 2018;
  8. Sutopo dan Sugiyanto. 2001. Analisis Kebijakan Publik. Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III. Jakarta : LAN RI.
  9. Wangsaatmaja, Setiawan. 2018, Bahan Arahan Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementeri PAN dan RB pada Pembukaan Rakor Kebijakan Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karir SDM Aparatur. Makasar : 3 Mei 2018.
  10. Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
  11. Wibawa Samodra. 1994. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta : CV. Intermedia.