Article Sidebar

Submitted
April 24, 2024
Published
April 24, 2024
Download
pdf
Statistic
Read Counter : 514 Download : 570

Main Article Content

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit proses komunikasi kebijakan kebijakan pengembangan kompetensi serta mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi kebijakan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif dengan desain penelitian studi kasus dengan paradigma penelitian konstruktivisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  wawancara semi terstruktur dan observasi. Responden dipilih dengan memperhatikan keterkaitan tugas dan fungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar kebijakan pengembangan kompetensi Latsar CPNS dapat terimplementasi, LAN melakukan komunikasi kebijakan Publik. Dari hasil audit diketahui bahwa secara umum proses komunikasi kebijakan Latsar CPNS sudah dilakukan dengan baik dan dapat diterima oleh lembaga penyelenggara pelatihan. Namun demikian ditemui beberapa hambatan dalam proses komunikasi kebijakan pengembangan kompetensi Pelatihan Dasar CPNS adalah feedback barrier, hambatan fisikal, dan hambatan psicosocial.
Kata Kunci: Audit Komunikasi, Komunikasi Kebijakan, Hambatan Komunikasi, Pengembangan Kompetesi.

Article Details

References

  1. Buku
  2. Cangara, Hafied. (2007). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
  3. Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
  4. Mani, La & Budi Guntoro. (2020). Budaya dan Desain Komunikasi Kebijakan Publik, Teori dan Contoh Kasus Aplikasinya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
  5. Sugiyono, dan Puji Lestari (2021) Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Alfabet
  6. Suryanto (2015). Pengantar Ilmu Komunikasi (Cetakan Pe). Bandung: CV Pustaka Setia.
  7. Daftar Karya Ilmiah
  8. Akib, Haedar. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 1 Tahun 2010.
  9. Afrilianingsih. (2016). Hubungan Antara Keterampilan Komunikasi Dengan Penerimaan Sosial Dalam Ekstrakurikuler Pleton Inti Di Sma Negeri 1 Kalasan. E-Journal Bimbingan Dan Konseling, 87–96.
  10. Keban, Philipus. (2013). Globalisasi dan Implikasinya Bagi Birokrasi Publik. Jurnal Jejaring Admionistrasi Publik Th V. Nomor 1, Januari-Juni 2013.
  11. Daftar Peraturan Perundangan
  12. Republik Indonesia. (1957). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957, Lembaga Administrasi Negara.
  13. Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2018, Lembaga Administrasi Negara.
  14. Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 27 Tahun 2011, Pedoman Umum Audit Komunikasi di Lingkungan Instansi Pemerintah.
  15. Peratutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tetang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
  16. Republik Indonesia. (2021). Peraturan Lembaga Administrasi Negara, Nomor 1 Tahun 2021, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
  17. Republik Indonesia. (2021). Peraturan Lembaga Administrasi Negara, Nomor 10 Tahun 2021, Perubahan Atas Peraturan lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.