Article Sidebar

Submitted
November 12, 2018
Published
November 12, 2018
Download
Unduh
Statistic
Read Counter : 200 Download : 70

Main Article Content

Abstract

Regional autonomy in fact intended to speed up realization of the welfare society, in addition to the efficiency and effectiveness of the implementation of governance through improved services and empowerment community, which is based on the principle of democracy, justice and equitable accordance aspirations of the region. Law Number 23 of 2014 reinforce that point of regional autonomy at kabupaten/kota, according to principles and affairs criteria between levels of government. This case implicates against financing and organizing government budget allocation in the region. Focus of this study is budget allocations of government affairs to the social field for enhancement the role of kabubaten/kota government in handling of social problems. Results of the study, concluded that model of budget allocation to organizing government affairs of the social field, should be funded through a Dana Alokasi Khusus (DAK), because: 1) According the principles and criteria affair between levels of government, authority of social field basically is affairs of kabupaten/kota government, 2) kabupaten/kota governments will be able to determine target of the program according to the needs and kabupaten/kota priority, 3) Management of the budget can be effective and efficient if managed by single entity with APBD management.Keyword: decentralization, social affairs, allocate budget.

Article Details

References

  1. Elmi, Bachrul. 2002. Keuangan Pemerintah daerah Otonom di Indonesia. Jakarta: UI-Press.
  2. Hikmat, Harry. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
  3. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
  4. Indroharto. 1993. Usaha Memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku II. Jakarta: Pustaka Harapan.
  5. Irawan, Prasetya. 1999. Logika dan Prosedur Penelitian. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
  6. Islamy, M. Irfan. 2003. Prinsip Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
  7. Istanto, F. Soegeng. 1968. Beberapa Segi Hubungan Pemerintah pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Sosial dan Politik UGM.
  8. Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta: Rineka Cipta.
  9. Lubis, M. Solly. 1975. Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah. Bandung: Alumni.
  10. Pide, Andi Mustari. 1999. Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI. Jakarta: Gaya Media Pratama.
  11. Siddik, Machfud. 2002. Format Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Yang Mencapai Pada Tujuan Nasional. Jakarta: Makalah Seminar Nasional
  12. Subagyo. 1989. Anggaran Negara dan Tata Usaha Keuangan Negara. Jakarta: BPLK-Departemen Keuangan.
  13. Soejono, H. Abdurlrahman. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
  14. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudjo. 1994. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
  15. Suharto, Edi. 1997. Pembangunan, Kebijaksanaan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: LSP-STKS.
  16. Supriatna, Tjahya. 1993. Sistem Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.
  17. Sunarno, Siswanto. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
  18. Wijaya, HAW. 2003. Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II. Jakarta: T.RajaGrafindo Persada.
  19. Wahab, Solihin Abdul. 2002. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
  20. Undang-Undang Dasar 1945. 2005. Naskah Asli & Perubahannya. Jakarta: Pustaka Pergaulan Cetakan IV.
  21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
  22. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah.
  23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
  28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer dan Dana Desa.
  29. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategi Departemen Sosial RI Tahun 2004- 2009.
  30. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 04/HUK/2007 Tanggal 30 Januari 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Dekonsentrasi di Lingkungan Departemen Sosial RI.