Main Article Content
Abstract
Article Details
References
- Baskoro, C.A (2014) Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Management Alaysis Journal 3(2), 1-12.
- Faza Dhora Nailufar dan Novy Setia, 2019. Implementasi Konsep Whole Of Government Dalam Kebijakan Kampung KB Di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur (Jurnal @Trisula LP2M Undar edisi 6 Vol. 2, 1 Agustus 2019), ejournal.undar.ac.id /index.php/trisula/ article/download/72/59/258
- Harbani Pasolong, 2012, Kinerja, Rangkuman Konsep Kinerja, Definisi Kinerja, 17 Januari 2012, dalam https://harbani-pasolong.blogspot.com/2012/02/ kinerja. html
- Lilin Budiarti, 2017, Whole of Government (WoG) Pada Sektor Publik, Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Angkatan 4, dalam https://123dok.com/ document/ y86xox2q-whole-of-government-wog-pada-sektor-publ.html
- LAN-RI, 2017. Whole Of Government, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta : LAN.
- LAN-RI, 2015. Membangun Tim Efektif, (Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat II), Jakarta : LAN.
- LAN-RI, 2019. Modul Membangun Tim Efektif Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Jakarta : LAN.
- Limbong, Benhard. 2011. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Pustaka Margaretha, Jakarta.
- Management Advisory Committee, 2004, Connecting Government Whole of Government Responses to Australias Priority Challenges, Commonwealth Australia, dalam https://legacy.apsc.gov.au/sites/default/files/connecting government.pdf
- Munawar Noor, 2020. Konsep Whole Of Government Dalam Pelayanan Publik (Antara Harapan Dan Realita), Jurnal Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang, Vol 17, No. 1 dalam http://jurnal.Untagsmg.ac.id/index.php/ mia/article/view /1454
- Muhammad Ridwan dan Mus’id 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Di Kota Jambi), Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol.12 No.2, 2019 Hal. 222-241, https://jurnal.untirta. ac.id/index.php/JRAT/article /view/6164
- Putri, A. G., 2017, Pendekatan Whole of Government (WOG) Dalam Kebijakan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) (Study Implementasi Pergub DIY No 51 Tahun 2013 Tentang Sistim Penyelenggaraan Jamkesus Bagi Penyandang Disabilitas di DIY), Thesis Magister Administarsi Publik UGM. Yogyakarta, dalam http://etd. repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_download files/835852 (Downloads DocumentsS2-2017-371057-title.pdf)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, https://www. coursehero.com/file/85910098/ Perpres-No71-Tahun-2012pdf/
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161849/pp-no-19-tahun-2021
- Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, https://yuridis.id/wp-content/uploads /2018/05/ PerMA_3_2016_ UPLOAD.pdf
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, https://jdih.jatengprov.go.id/downloads/produk_hukum /pergub/pergub_ tahun_2013/pergub_18_th_2013.pdf
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, https://jdih.jatengprov.go.id/inventariasi-hukum/index/? Kategori=peraturan-gubernur& tahun=2021
- Rakhmat Nugroho. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan (Studi Empiris Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero),Cabang Bandung), http://eprints.undip.ac.id/18819/1/ RAKHMAT_NUGROHO.pdf
- Rulam Ahmadi, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif (editor Rose KR), Ar-Ruzz Media, Sleman – Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2001, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju, Jakarta, dimuat juga dalam : https://theorymanajemendanorganisasi.blogspot.com /2016/01/kinerja-egawai.html.
- Sutedi, Adrian. 2007. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tom Ling, 2002, Delivering joined–up government in the UK: dimensions, issues and problems (First published : 17 December 2002), https://doi.org/ 10.1111/1467-9299.00321Citations:245; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ abs/10.1111/1467-9299.00321
- Twinshafira, 2019. Konsep Dasar Sistem Administrasi R.I, dalam https:// twinshafira.blogspot.com/2019/01/konsep-dasar-sistem-administrasi -ri.html
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm /UU_5_th 201960 ttg Pokok Agraria.pdf(1097).pdf
- Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, https://peraturan.bpk. go.id/Home / Details/39012/uu-no-2-tahun-2012
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2020uuciptaker11 .pdf
- Wasistiono, Sadu, 2002, Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Sebagai Upaya Awal Merevisi UU 22 dan 25 Tahun 1999, Alqaprint, Bandung.
- Yan Megawandi, 2020. Pembangunan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pendekatan Whole of Government, Jurnal WI Vol.1 (2), Juni 2020,108-119, ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/ iwi/article/download/27/26/(Downloads Documents 27-Naskah Artikel-374-2-10-20200706.pdf)
References
Baskoro, C.A (2014) Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Management Alaysis Journal 3(2), 1-12.
Faza Dhora Nailufar dan Novy Setia, 2019. Implementasi Konsep Whole Of Government Dalam Kebijakan Kampung KB Di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur (Jurnal @Trisula LP2M Undar edisi 6 Vol. 2, 1 Agustus 2019), ejournal.undar.ac.id /index.php/trisula/ article/download/72/59/258
Harbani Pasolong, 2012, Kinerja, Rangkuman Konsep Kinerja, Definisi Kinerja, 17 Januari 2012, dalam https://harbani-pasolong.blogspot.com/2012/02/ kinerja. html
Lilin Budiarti, 2017, Whole of Government (WoG) Pada Sektor Publik, Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Angkatan 4, dalam https://123dok.com/ document/ y86xox2q-whole-of-government-wog-pada-sektor-publ.html
LAN-RI, 2017. Whole Of Government, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta : LAN.
LAN-RI, 2015. Membangun Tim Efektif, (Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat II), Jakarta : LAN.
LAN-RI, 2019. Modul Membangun Tim Efektif Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Jakarta : LAN.
Limbong, Benhard. 2011. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Pustaka Margaretha, Jakarta.
Management Advisory Committee, 2004, Connecting Government Whole of Government Responses to Australias Priority Challenges, Commonwealth Australia, dalam https://legacy.apsc.gov.au/sites/default/files/connecting government.pdf
Munawar Noor, 2020. Konsep Whole Of Government Dalam Pelayanan Publik (Antara Harapan Dan Realita), Jurnal Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang, Vol 17, No. 1 dalam http://jurnal.Untagsmg.ac.id/index.php/ mia/article/view /1454
Muhammad Ridwan dan Mus’id 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Di Kota Jambi), Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol.12 No.2, 2019 Hal. 222-241, https://jurnal.untirta. ac.id/index.php/JRAT/article /view/6164
Putri, A. G., 2017, Pendekatan Whole of Government (WOG) Dalam Kebijakan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) (Study Implementasi Pergub DIY No 51 Tahun 2013 Tentang Sistim Penyelenggaraan Jamkesus Bagi Penyandang Disabilitas di DIY), Thesis Magister Administarsi Publik UGM. Yogyakarta, dalam http://etd. repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_download files/835852 (Downloads DocumentsS2-2017-371057-title.pdf)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, https://www. coursehero.com/file/85910098/ Perpres-No71-Tahun-2012pdf/
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161849/pp-no-19-tahun-2021
Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, https://yuridis.id/wp-content/uploads /2018/05/ PerMA_3_2016_ UPLOAD.pdf
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, https://jdih.jatengprov.go.id/downloads/produk_hukum /pergub/pergub_ tahun_2013/pergub_18_th_2013.pdf
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, https://jdih.jatengprov.go.id/inventariasi-hukum/index/? Kategori=peraturan-gubernur& tahun=2021
Rakhmat Nugroho. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan (Studi Empiris Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero),Cabang Bandung), http://eprints.undip.ac.id/18819/1/ RAKHMAT_NUGROHO.pdf
Rulam Ahmadi, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif (editor Rose KR), Ar-Ruzz Media, Sleman – Yogyakarta.
Sedarmayanti, 2001, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju, Jakarta, dimuat juga dalam : https://theorymanajemendanorganisasi.blogspot.com /2016/01/kinerja-egawai.html.
Sutedi, Adrian. 2007. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta.
Tom Ling, 2002, Delivering joined–up government in the UK: dimensions, issues and problems (First published : 17 December 2002), https://doi.org/ 10.1111/1467-9299.00321Citations:245; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ abs/10.1111/1467-9299.00321
Twinshafira, 2019. Konsep Dasar Sistem Administrasi R.I, dalam https:// twinshafira.blogspot.com/2019/01/konsep-dasar-sistem-administrasi -ri.html
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm /UU_5_th 201960 ttg Pokok Agraria.pdf(1097).pdf
Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, https://peraturan.bpk. go.id/Home / Details/39012/uu-no-2-tahun-2012
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2020uuciptaker11 .pdf
Wasistiono, Sadu, 2002, Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Sebagai Upaya Awal Merevisi UU 22 dan 25 Tahun 1999, Alqaprint, Bandung.
Yan Megawandi, 2020. Pembangunan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pendekatan Whole of Government, Jurnal WI Vol.1 (2), Juni 2020,108-119, ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/ iwi/article/download/27/26/(Downloads Documents 27-Naskah Artikel-374-2-10-20200706.pdf)