Main Article Content
Abstract
Article Details
References
- Browne, A., & Wildavsky, A. 1987. What should evaluation mean to implementation. The politics of program evaluation, 15, 146.
- Cobb, R., Ross, J. K., & Ross, M. H. 1976. Agenda building as a comparative political process. The American Political Science Review, 70(1), 126-138.
- Dye, T.R. 1992. Models of politics: some help in thinking about public policy. Understanding public policy, 5.
- Dye, Thomas R., 2005. Understanding Public Policy, Eleventh Editionm New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Elder, C. D., & Cobb, R. W. 1983. The Political uses of symbols. Longman Publishing Group.
- Gerston, Larry N. 2002. Public Policy Making in a Democratic Society: A Guide to Civic Engagement, Armonk: M. E. Sharpe.
- Jones, B.D., & Baungartner, F.R. 2004. Representation and agenda setting. Policy Studies Journal, 32(1), 1-24.
- Kartodirdjo, S., Poerponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1975). Sejarah nasional Indonesia: Indonesia dalam abad 18 dan 19 (vol. 4). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lindblom, C.E. 1986. Who needs what social research for policymaking? Science Communication, 7(4), 345-366.
- Nugroho, R. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- P.S. Sulendraningrat, 1978. Sejarah Cirebon. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hlm 18-19.
- Stewart Jr, J., Hedge, D., & Lester, J.P. 2007. Public Policy: An evolutionary approach. Nelson Education. Tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama Rumah Sakit Umum Daerah Padangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- Perbup Bojonegoro Nomor 53 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- Perbup Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup di Bojonegoro.
- Perbup Bojonegoro Nomor 188/294/KEP/412.11/2015 tentang Ijin TPS Limbah B3.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
References
Browne, A., & Wildavsky, A. 1987. What should evaluation mean to implementation. The politics of program evaluation, 15, 146.
Cobb, R., Ross, J. K., & Ross, M. H. 1976. Agenda building as a comparative political process. The American Political Science Review, 70(1), 126-138.
Dye, T.R. 1992. Models of politics: some help in thinking about public policy. Understanding public policy, 5.
Dye, Thomas R., 2005. Understanding Public Policy, Eleventh Editionm New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Elder, C. D., & Cobb, R. W. 1983. The Political uses of symbols. Longman Publishing Group.
Gerston, Larry N. 2002. Public Policy Making in a Democratic Society: A Guide to Civic Engagement, Armonk: M. E. Sharpe.
Jones, B.D., & Baungartner, F.R. 2004. Representation and agenda setting. Policy Studies Journal, 32(1), 1-24.
Kartodirdjo, S., Poerponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1975). Sejarah nasional Indonesia: Indonesia dalam abad 18 dan 19 (vol. 4). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Lindblom, C.E. 1986. Who needs what social research for policymaking? Science Communication, 7(4), 345-366.
Nugroho, R. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
P.S. Sulendraningrat, 1978. Sejarah Cirebon. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hlm 18-19.
Stewart Jr, J., Hedge, D., & Lester, J.P. 2007. Public Policy: An evolutionary approach. Nelson Education. Tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama Rumah Sakit Umum Daerah Padangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Perbup Bojonegoro Nomor 53 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
Perbup Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup di Bojonegoro.
Perbup Bojonegoro Nomor 188/294/KEP/412.11/2015 tentang Ijin TPS Limbah B3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.