Article Sidebar

Submitted
November 30, 2018
Published
November 30, 2018
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 4383 Download : 5439

Main Article Content

Abstract

One important principles of good governance in public services is public participation. since good governance is a conception of a clean, democratic, and effective governmental administration, it regulate a synergistic and constructive relationship between the government, private business world and society. This research combines both quantitative and qualitative methods as mixed methods. Based on simple linear regression analysis results, it is found that technological training, participation in law and government, financial governance and assets and development of managerial values have a significant positive effect on implementation of good governance. The advice in this research is the application of technology training should be done effectively, with technological training to the employees themselves, especially in the use of computerization and internet in order to achieve tujuan that want to be achieved by trade and industry service.Keywords:good governance, technology training, participation in law and government

Article Details

References

  1. Dewi, A. S., & Haryanto, H. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-government (studi pada pemerintah daerah tingkat provinsi di indonesia) (fakultas ekonomika dan bisnis).
  2. Emirzon, J., & Sriwijaya, B. F. H. U. (2006). Regulatory Driven Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia. Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya, 4 (8), 93-114.
  3. Fadli, F., Madani, M., & Idris, M. (2014). Transparansi pemerintah dalam pelayanan sertifikat tanah di kota makassar. Otoritas:jurnal ilmu pemerintahan, 4 (2).
  4. Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta:Gava Media.
  5. Haryanto, Sahmuddin dan Arifuddin. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama.Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
  6. Widodo, J.. (2001). Good governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah), Insan Cendekia, Surabaya. hal 18
  7. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (2000). Akuntabilitas Dan Good Goverenance†Lembaga Administrasi Negara dan Badan Penagwas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta. hal.15
  8. Lestari, R. B. (2011). Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Perempuan. Jurnal Teknomatika, 1 (1), 84-93.
  9. Maliki, I. (2010, June). Manajemen Resiko Teknologi Informasi I Untuk Keberlangsungan Layanan Publik Menggunakan Framework Infor- mation Technology Infrastructure Library (ITIL VERSI 3). In Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI).
  10. Manossoh, H. (2015). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Government Governance Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15 (5).
  11. Rahman, M.G. (2000). “Good governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapanya†dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik), Penerbit Komnas HAM, Jakarta.hal 43
  12. Prasetyo, P. E. (2008). The Quality of Growth:Peran Teknologi dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. JEJAK:Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 1 (1).
  13. Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi birokrasi dan good governance:kasus best practices dari sejumlah daerah di indonesia. Dipresentasikan dalam the 5th international s ymposiumof j ournal a nt ro polgi i ndonesia.
  14. Sarwono, J. (2011). Mixed Methods. PT Gramedia Pustaka Utama.
  15. Sedarmayanti, 2004. Good governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good governance, Mandar Maju, Bandung. hal 43
  16. Selamat, M. D. 2013. Penerapan Prinsip Good governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). Semarang: Universitas Diponegoro.
  17. Siahaan, N. H. T. (2004). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Erlangga.
  18. Tangkilisan, h. N. S. (2005). Manajemen publik. Grasindo.
  19. Wahyuni, S. (2006). Proses Komunikasi dan Partisipasi dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Kasus Program Raksa Desa di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor).