Main Article Content
Abstract
Article Details
References
- DAFTAR PUSTAKA
- Asyik, Y . (2016). Strategi Indonesia dalam Negosiasi Utang luar Negeri Bidang Infrastruktur (Indonesia- ADB).
- Colfer, C. J. P., & Capistrano, D. (2006). Politik desentralisasi:hutan, kekuasaan dan rakyat. CIFOR.
- Halim, A. (2001). Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal stress Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Yogyakarta:STIE.
- Isnaeni, N. (2013). Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Global & Strategis, Th, 7.
- Kaharudin,2014.Analisis Perngaruh Kebijakan Pertanian G-20 Di Los Cabos Meksiko 2012 Terhadap Kebijakan Pertanian Indonesia. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (2):473 - 482
- Kartini, I. A., & Agustinus Supriyanto, S. H. (2013). Penerapan Prinsip Public Good governance Dalam Hubungan Internasional Melalui Perjanjian Sister City (Studi Kasus Sister City Kota Bandung)
- Nasikin, K. (2011). Pengembangan Sistem Informasi Akademis Dan Keuangan Di MAN 2 Pati. Speed-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi, 3 (3).
- Nasional, B. P . P . (2010). Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR). Sektor Pertanian. Tersedia pada:www. bappenas. go. id/get-file- server/node/10618.
- Pujiriyani, D. W., & Wahab, O. H. (2013). Kemandegan CSR dan Kontribusinya. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 17 (2), 101-115.
- Rachman, N. F., Mary, S. R., Arizona, Y., & Firmansyah, N. (2012). Kajian Kritis Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Kertas Kerja Epistema Institute No. 01/2012.
- Rahayu, I. E. S., & PERHEPI, M. R. U. K. (2014). Good governance Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian Pertanian Indonesia. Prosiding, 1 (01).
- Sasongko.Tri Hadiyanto.2006. Potret Petani:Basis Pembaruan Agraria. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Sumiyati, Y . (2016). Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 20 (3), 460-481.
- Supeno, H., & Rizal, N. (2012). Pengaruh Partisipasi Manajemen Terhadap Kepatuhan, Kebenaran Laporan, Transparansi, dan Akuntabilitas Melalui Akuntansi Instansi (Studi Pada Instansi PT X dan Lembaga/unit pemerintah wilayah Jawa Timur). Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA, 2 (1).
- Tambunan, T. (2008). Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke depan:Masih Relevankah Koperasi di dalam Era Modernisasi Ekonomi. Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti.
- Wibowo R, 2007. Dinamika Pemikiran Brighten PERHEPI dalam Tiga tahun 2004-2007 dalam Prosiding Konperensi Nasional Petani Sejahtera Press, IPB, Bogor.
References
DAFTAR PUSTAKA
Asyik, Y . (2016). Strategi Indonesia dalam Negosiasi Utang luar Negeri Bidang Infrastruktur (Indonesia- ADB).
Colfer, C. J. P., & Capistrano, D. (2006). Politik desentralisasi:hutan, kekuasaan dan rakyat. CIFOR.
Halim, A. (2001). Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal stress Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Yogyakarta:STIE.
Isnaeni, N. (2013). Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Global & Strategis, Th, 7.
Kaharudin,2014.Analisis Perngaruh Kebijakan Pertanian G-20 Di Los Cabos Meksiko 2012 Terhadap Kebijakan Pertanian Indonesia. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (2):473 - 482
Kartini, I. A., & Agustinus Supriyanto, S. H. (2013). Penerapan Prinsip Public Good governance Dalam Hubungan Internasional Melalui Perjanjian Sister City (Studi Kasus Sister City Kota Bandung)
Nasikin, K. (2011). Pengembangan Sistem Informasi Akademis Dan Keuangan Di MAN 2 Pati. Speed-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi, 3 (3).
Nasional, B. P . P . (2010). Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR). Sektor Pertanian. Tersedia pada:www. bappenas. go. id/get-file- server/node/10618.
Pujiriyani, D. W., & Wahab, O. H. (2013). Kemandegan CSR dan Kontribusinya. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 17 (2), 101-115.
Rachman, N. F., Mary, S. R., Arizona, Y., & Firmansyah, N. (2012). Kajian Kritis Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Kertas Kerja Epistema Institute No. 01/2012.
Rahayu, I. E. S., & PERHEPI, M. R. U. K. (2014). Good governance Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian Pertanian Indonesia. Prosiding, 1 (01).
Sasongko.Tri Hadiyanto.2006. Potret Petani:Basis Pembaruan Agraria. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
Sumiyati, Y . (2016). Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 20 (3), 460-481.
Supeno, H., & Rizal, N. (2012). Pengaruh Partisipasi Manajemen Terhadap Kepatuhan, Kebenaran Laporan, Transparansi, dan Akuntabilitas Melalui Akuntansi Instansi (Studi Pada Instansi PT X dan Lembaga/unit pemerintah wilayah Jawa Timur). Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA, 2 (1).
Tambunan, T. (2008). Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke depan:Masih Relevankah Koperasi di dalam Era Modernisasi Ekonomi. Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti.
Wibowo R, 2007. Dinamika Pemikiran Brighten PERHEPI dalam Tiga tahun 2004-2007 dalam Prosiding Konperensi Nasional Petani Sejahtera Press, IPB, Bogor.