Article Sidebar

Submitted
April 29, 2021
Accepted
April 29, 2021
Published
April 29, 2021
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 848 Download : 1206

Main Article Content

Abstract

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui pengelolaan hutan dengan membagi kawasan hutan di Indonesia tidak terkecuali di Pulau Jawa menjadi 3 yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan dari hutan produksi menjadi hutan lindung atau hutan produksi dan hutan lindung menjadi hutan konservasi membuka ruang bagi pengelola untuk melakukan inovasi kebijakan di wilayahnya. Tulisan ini bertujuan: 1) mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan hutan tingkat tapak di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta, Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), dan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), dan 2) mengetahui faktor kunci keberhasilan pengelolaan hutan di Pulau Jawa. Metode kajian dilakukan secara diskriptif kualitatif dengan pendekatan model Goerge C. Edwards III (1980) bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Data dikumpulkan dengan studi dokumentasi, wawancara mendalam informan kunci, dan observasi lapangan. Hasil kajian pada 3 lokasi studi setelah adanya kebijakan perubahan fungsi 1): mendorong kemandirian pengelolaan di KPH Yogyakarta, melahirkan era baru pemanfaatan panas bumi di kawasan konservasi TN Gunung Halimun Salak, dan menciptakan perubahan aktivitas masyarakat dari berbasis lahan menjadi jasa lingkungan atau wisata alam di TN Gunung Ciremai, dengan faktor kunci 2): sumber daya manusia yang inovatif dengan dukungan pemerintah daerah di Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, harmonisasi kebijakan pemanfaatan panas bumi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan gaya kepemimpinan yang adaptif di Taman Nasional Gunung Cermai.Kata Kunci: perubahan fungsi hutan, implementasi kebijakan, jasa lingkungan, dan tingkat tapak

Article Details

References

  1. Alviya, I. 2006. Penetapan Hutan Lindung Gunung Ceremai Menjadi Taman Nasional dan Dampaknya Bagi Masyarakat sekitar Kawasan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3 No.2 P:87-94.
  2. Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. 2016. Ringkasan Eksekutif : Menuju Manajemen Paripurna Pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai untuk Kedaulatan Rakyat tahun 2015-2016. Kuningan, Jawa Barat
  3. Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2018. Arahan Pengembangan Kawasan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Power Point Presentasi di Yogyakarta pada 03 September 2018
  4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY (2018). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
  5. Dinas Pariwisata DIY (2015). Statistik Kepariwisataan 2015. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta
  6. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. 2016. Buku Informasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Hutan Konservasi. Direktorat PJLHK: Bogor
  7. Ferdaus. R.M., Iswari, P., Kristianto, E.D., Muhajir,M., Daintoro, T.D., dan Septivianto. S. 2014. Rekonfigurasi Hutan Jawa: Sebuah Peta Jalan Usulan CSO. Yogyakarta : Biro P enerbitan ARuPA
  8. Herlambang. 2014. Sosialisasi Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Panas Bumi. http://ebtke.esdm.go.id/post/2014/11/07/707/sosialisasi.undang-undang.nomor.21.tahun.2014.tentang.panas.bumi. Dikunjungi pada 14 November 2019 pukul 10.19 WIB
  9. Imronah. 2019. Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. https://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektif-model.pdf. Dikunjungi pada tanggal 17 November 2019 pukul 10.07 WIB.
  10. KLHK. 2015. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  11. Khususiyah, N. 2013. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di DAS Konto Malang: Pembelajaran Keberhasilan dan Kegagalan Program. Prosiding Seminar Nasional Agroforestry 2013
  12. Natural Resources Development Center. 2013. Modul: Konsep dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Implementasinya (Sustainable Forest Management). Program Terestrian The Nature Conservancy Indonesia. Jakarta
  13. Nugroho dan Kartodihardjo, 2016. Forestry Policy, Governance and Institutional Development in Indonesia. Power Point Presentasi di presentasikan pada Seminar “ Current Indonesia Forestry Policy and Its Implementationâ€. Organized by Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University. Tokyo, 15 Desember 2016
  14. Nurjaman dkk (2017). KPH Yogyakarta: Membangun Model Pengelolaan Hutan yang Mandiri dan Profesional. Booklet seri 1 Proyek Penelitian Kanoppi 2: Membangun dan Mempromosikan Wana Tadi berbasis pasar dan integrasi pengelolaan lanskap untuk petani hutan di Indonesia
  15. Setiawan (2012). Energi Panas Bumi dalam Kerangka MP3EI: Analisis terhadap Prospek, Kendala, dan Dukungan Kebijakan. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. XX(1) tahun 2012.
  16. Winarno (2011). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus): cet.1-Yogyakarta. CAPS
  17. Wiratno. 2018. Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia: Membangun Organisasi Pembelajarâ€. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Jakarta