Article Sidebar

Submitted
September 21, 2020
Published
September 21, 2020
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 1941 Download : 3704

Main Article Content

Abstract

Selama ini wilayah perbatasan dikelola dengan mengedepankan pendekatan keamanan (security approach) sehingga pembangunan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi terabaikan dan terjadi ketimpangan wilayah. Hal ini mengakibatkan wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi daerah yang tidak berkembang dan masyarakat di wilayah perbatasan pada umumnya masih dikategorikan sebagai masyarakat menengah ke bawah. Salah satu program pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara dan memberikan kesempatan kepada rakyat agar dapat mengelola sumber daya alam secara baik di wilayah perbatasan adalah Transmigrasi. Kabupaten Natuna yang berada di perbatasan pernah melaksanakan program transmigrasi pertama kali di Kawasan Transmigrasi Harapan Jaya pada tahun 1981-1983 yang menorehkan beberapa permasalahan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi rancangan pengembangan kawasan transmigrasi, menganalisis model pengembangan kawasan transmigrasi, dan menganalisis strategi pengembangan kawasan transmigrasi yang efektif diimplementasikan di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna agar bersifat berkelanjutan.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan kombinasi antara studi literatur dengan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang mana memberikan gambaran atau uraian yang bersifat deskriptif yang dijabarkan secara deduktif. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data (content analysis) dan analisis SWOT .Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi perlu dilakukan dengan berbasis kawasan. Namun, di Kabupaten Natuna hingga saat ini belum ada penetapan kawasan transmigrasi. Padahal penduduk eks transmigran di Desa Air Lengit dan Desa Harapan Jaya sebagian besar setuju adanya pengembangan program transmigrasi di wilayah mereka. Solusi ideal untuk meminimalisir permasalah dalam pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan ke depannya adalah dengan Green Transpolitan yang mengedepankan konsep kemitraan Pentahelix yang dikembangkan menjadi model pengembangan kawasan transmigrasi. Identifikasi dan perumusan strategi pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT yang dijabarkan pada hasil temuan.Kata Kunci: transmigrasi, perbatasan, pengembangan wilayah, Natuna

Article Details

References

  1. Anharudin. 2019. Dreaming Societies Esai-Esai tentang Pembangunan Masyarakat Transmigrasi. Jakarta: PT. Sulaksana Watinsa Indonesia.
  2. Bahan Paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi 2019.
  3. Budianta, Aziz. 2010. Pengembangan Wilayah Perbatasan sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia. Dipublikasikan di Jurnal SMARTek Vol. 8, No.1, Pebruari 2010:72-82 yang diakses melalui laman: https://media.neliti.com/media/publications/221541-pengembangan-wilayahperbatasan-sebagai.pdf
  4. Christanto Joko, Lutfi Muta’ali, dan Jaka Marwasta. 2018. Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI. Yogyakarta: Gama Press.
  5. Hariyanto dan Tukidi. 2007. Konsep Pengembangan Wikayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah. Dipublikasikan pada Jurnal Geografi Volume 4 No. 1 Januari 2007.
  6. Harun, Uton Rustan. 2010. Model Perencanaan Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Dipublikasikan pada Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 10 No. 1 Program Studi Perencanaan Wilayah Kota Universitas Islam Bandung.
  7. Muta’ali, Lutfi, Joko Christanto, Muh Aris Marfai, dan Agung Satriyo Nugroho. 2013. Gagasan Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat di Bidang Pengelolaan Potensi (Upaya Mewujudkan Blue Print). Yogyakarta: Gama Press dan Pusat Kajian Permukiman, Transmigrasi, dan Perbatasan (Puspertrantas) Yogyakarta.
  8. Muta’ali, Lutfi. 2014. Pengembangan Wilayah Tertinggal. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM Yogyakarta.
  9. Rustiadi, Ernan, Sunsun Saefulhakim, Dyah R Panuju. 2017. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
  10. Partnership Policy Paper No. 2/2011 yang diakses melalui laman: https://media.neliti.com/media/publications/45239-ID-kebijakan-pengelolaankawasan-perbatasan.pdf
  11. Peraturan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011 – 2031.
  13. Policy Brief Restorasi Transmigrasi dan Gerakan Nasional Green Transpolitan 4.0.
  14. Prihatin, Rohani Budi. 2012. Revitalisasi Program Transmigrasi. Dipublikasikan di Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (jurnal.dpr.go.id)
  15. PT Fasada Kobetama Internasional. 2017.Laporan Akhir Identifikasi Lokasi dan Koordinasi Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi Natuna. Natuna: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Natuna
  16. Setyorini, Indah, Gusti Zulkifli Mulki, dan Firsta Rekayasa Hernovianty. 2018. Peran Transmigrasi terhadap Pengembangan Wilayah di Desa Rasau Jaya I Kabupaten Kubu Raya. Dipublikasikan di Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjungpura.
  17. Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah. 2007. Kebijakan dan Strategi Pembangunan (Kasaba) Transmigrasi dalam Mendukung Wilayah Perbatasan Kalimantan. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
  18. Sub Direktorat Identifikasi dan Informasi Kawasan Transmigrasi Direktorat BPKT. 2018. Laporan Akhir Identifikasi Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Perbatasan Kabupaten Natuna. Jakarta: Ditjen PKP2Trans.
  19. Suprayogo, Imam. 2001. Metodologi Penelitian Sosial-Agama. Bandung: Remaja.
  20. Rustiadi, Ernan, Sunsun Saefulhakim, Dyah R Panuju. 2017. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
  21. Tarigan, Robinson. 2006. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
  22. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian
  23. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  24. batampos.co.id. (2017, 28 April). “40 Ribu Hektare untuk Transmigrasi di Natunaâ€. Diakses pada 3 Januari 2020, dari https://batampos.co.id/2017/04/28/40-ribuhektare-transmigrasi-natuna/
  25. dephub.go.id. (2018, 2 Maret). “Empat Puluh Persen Jalur Perdagangan Dunia Melewati Indonesiaâ€. Diakses pada 3 Januari 2020, dari http://dephub.go.id/post/read/empatpuluh-persen-jalur-perdagangan-dunia-melewati-indonesia
  26. kebudayaan.kemdikbud.go.id. (2018, 2 Oktober). “Arti Penting Natuna sebagai Jalur Lalu Lintas Perekonomian di Laut Natuna Utaraâ€. Diakses pada 3 Januari 2020, dari https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/arti-penting-natuna-sebagai-jalurlalu-lintas-perekonomian-di-laut-natuna-utara/
  27. www.gatra.com. (2019, 5 September). “Kawasan Transmigrasi Dirancang jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baruâ€. Diakses pada 6 Januari 2020, dari https://www.gatra.com/detail/news/442645/ekonomi/kawasan-transmigrasidirancang-jadi-pusat-pertumbuhan-ekonomi
  28. www.jurnas.com. (2018, 14 Desember). “Kawasan Transmigrasi Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomiâ€. Diakses pada 6 Januari 2020, dari http://www.jurnas.com/artikel/45391/Kawasan-Transmigrasi-Jadi-Pusat-Pertumbuhan-Ekonomi/