Main Article Content

Abstract

Instituto Nacional da Administração Pública (INAP) Timor-Leste masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi serapan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program dan efektivitas kelembagaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan masih belum sepenuhnya merepresentasikan keadaan keuangan secara akurat, mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab belum optimalnya kualitas laporan keuangan pada INAP Timor-Leste serta merumuskan strategi peningkatan kualitas laporan keuangan lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas serta merumuskan upaya peningkatannya. Kerangka analisis mengacu pada enam dimensi kualitas pelaporan keuangan, yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap standar akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, transparansi dan akuntabilitas manajerial, serta komitmen manajemen oleh Tjiptono dan Diana (2019). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan sepuluh informan kunci. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan memerlukan penguatan kompetensi SDM, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan.

Keywords

Sumber Daya Manusia Kualitas Laporan Keuangan Transparansi Akuntabilitas Sistem Pengendalian Internal

Article Details

References

  1. Adelina, Y. E. (2019)& Yuliati, R., Yuliansyah, Y). The implementation of accrual basis accounting by Indonesia’s local governments. International Review of Public
  2. Adha Inapty, M. A. F. B., & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD di Pemprov NTB). Akuntabilitas, 9(1), 27–42.
  3. Agustini, R. D. &Yuliani, N. (2016.,). LFaktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bisnis & Ekonomi, 14( 56–64.
  4. Alviola, S., Fernandes, J., & Tilman, C. (2023). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Timor-Leste. Dili: Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL).
  5. Anastasia, D., & Tjiptono, F. (2021). Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
  6. Andriyani, N. (2020). Jurnal keuangan dan akuntansi jambi university 132–144
  7. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023. Jakarta: BPK RI. https://www.bpk.go.id
  8. Basukianto &Febrian C.P(2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), 22(II),1–13.
  9. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). Statistik Keuangan Pemerintah Pusat. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
  10. Djanegara, M. S(2017)Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi, 21 (III), 461
  11. Fauzi, G. R. 201 Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
  12. Febrianto, I. M. B., Yuniarta, G. A., & Sujana, E. (2017). Kualitas Akuntabilitas Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).
  13. Ginting, A. (2011). Hard Milling of Hardened Tool Steel: Tool Wear and Tool Life. Jurnal Sistem Teknik Industri, 7(4), 96–99.
  14. Hadi, S. (1993). Metodologi Research (Vol. 1). Yogyakarta: Andi Offset.
  15. Hanaffi, R. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati). Jurnal Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 12, 25-27.
  16. Hanaffi, R. (2017). Faktor-yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati). Jurnal Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 12, 25-27.
  17. Hanum, A. N., & Ery, R. (2020). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?: Studi OPD Kota Semarang. 10 (II), 85–94.
  18. Harahap, S. H. (2012). Implementasi Prosedur Akuntansi Berbasis AKrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 66, 37–39.
  19. Herawati, Tuti.(2014) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Cianjur). Jurnal Study and Accounting Research, Vol. XI No. 1.
  20. Instituto Nacional da Administração Pública (INAP). (2024). Relatório Anual de Atividades e Finanças de 2023. Díli: INAP Timor-Leste.
  21. Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Wahana, 22(1), 1–14.
  22. Karunia, A. P., Payamta, P., & Sutaryo, S. (2019). The Implementation of Accrual-based Accounting in Indonesian Government: Has Local Government Financial Statement Quality Improved? Journal of Accounting and Investment, 20(2). https://doi.org/10.18196/jai.2002115
  23. Kementrian keuangan pemerintah timor leste. Decreto-Lei N.º 71/2022 de 28 de Setembro. Díli: Jornal da República.
  24. Mahaputra, R., & Putra, I. W. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi, 7(2), 139–149.
  25. Maith, Hendry Andres.(2013) Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna TBK. Jurnal EMBA.
  26. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
  27. Marliyah, Marliyah, M. Ridwan, and Ayu Kartika Sari. "The Effect of E-Service Quality on Satisfaction and Its Impact on Customer Loyalty of Mobile Banking Users (Case Study of Bank Syariah Mandiri KCP Belawan)."Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences 4.2 (2021): 2717-2729
  28. Martani, Dwi. PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan (Berkas PDF). Diambil dari iaiglobal.or.id/V03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak.
  29. Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. (untuk kutipan tahun 2005 yang juga disebutkan)
  30. Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
  31. Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste. (2012). Decreto-Lei N.º 38/2012 Formasaun ba Servisu Publiku.
  32. Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste. (2023). Decreto-Lei N.º 1/2023 de 25 de Janeiro. Díli: Jornal da República.
  33. Phua, L. K Suparman, M., & Batam, U. I.,. (2013). Transparency And Accountability In The Public Sector?: Analysing. 2nd A4-PFM Conference TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN THE PUBLIC SECTOR?: October.
  34. RDT. (2023). Decreto-Lei N.º 1/2023 de 25 de Janeiro sobre Sistema de Contabilidade Pública. Díli: Imprensa Nacional.
  35. Rifandi, Z. W. (2019). Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa,Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia,
  36. Sari, D. (2012). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Prosiding Seminar Nasional Akuntansi & Bisnis, 718–
  37. Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Kinerja, 20(II), 179.
  38. Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. (Edisi revisi dari edisi (2017)
  39. Surastiani, D. P., & Handayani, B. dwi. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
  40. Tribunal de Contas Timor-Leste. (2023). Relatório de Auditoria das Contas do Estado de Timor-Leste 2023. Díli: TdC.
  41. Tribunal de Contas Timor-Leste. (2024). Relatório Anual da Execução Orçamental 2023. Díli: TdC-TL. Retrieved from https://www.tcontas.tl
  42. Trimarstuti, J. (2019). The Use of ‘Value For Money’Concept in Indonesia. International Journal of Engineering Technology and Natural Sciences Transparency and Public Accountability through Public Sector Accounting:,(I), 30–33.
  43. Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor-Leste. (2002). Constituição da República Democrática de Timor-Leste. Díli: Jornal da República.
  44. Undang-Undang Republik Demokratik Timor-Leste. (2022). Lei n.º 2/2022 de 10 de Fevereiro – Gestão das Finanças Públicas. Díli: Jornal da República.
  45. Yuhertiana, (2015). Behavioural public sector accounting research in Indonesia: a literature review. Malaysian Accounting Review,, 50–64.