Kebebasan Berpendapat dan Digital Governance: Pembatasan Media Sosial Pemilu 2024 Terhadap Demokrasi di Era Digital Indonesia

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan media sosial sebagai instrumen tata kelola selama Pemilihan Umum 2024 dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi di era digital. Permasalahan penelitian mengidentifikasi tenssi antara hak konstitusional dan kebutuhan keamanan dalam konteks elektoral, khususnya menginvestigasi transformasi ekspresi publik di bawah regulasi komunikasi digital. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus yang mengintegrasikan analisis dokumen kebijakan resmi dan liputan media massa, dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap pejabat pemerintah, pengamat politik, aktivis media sosial, dan pengguna internet. Pendekatan multi-sumber ini memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai persepsi, praktik, dan dampak pembatasan media sosial selama periode elektoral. Temuan penelitian mengungkapkan kompleksitas signifikan dalam tata kelola komunikasi digital yang bernavigasi di tengah evolusi ruang publik dan kemajuan teknologi, menunjukkan efek terukur pada demokrasi partisipatif dan kebebasan sipil. Penelitian ini berkontribusi pada keilmuan politik dengan memajukan pengetahuan tentang tata kelola digital di negara demokrasi berkembang, khususnya mengungkap tantangan dalam menyeimbangkan keamanan elektoral dengan kebebasan fundamental. Studi ini menyimpulkan bahwa regulasi media sosial dalam pemilu menghadirkan dilema tata kelola kritis yang memerlukan kalibrasi cermat antara kepentingan keamanan dan prinsip demokratis. Temuan ini menyediakan rujukan esensial bagi akademisi dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan legislasi media sosial yang sekaligus menjamin integritas elektoral dan menghormati kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis kontemporer.